RI-Malaysia Sepakat Kelola Bersama Perbatasan Ambalat

5 hours ago 3

CNN Indonesia

Jumat, 27 Jun 2025 18:15 WIB

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat mengelola bersama wilayah perbatasan Ambalat. Kerja sama ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat kedua negara. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati mekanisme join development atau pengelolaan bersama untuk wilayah perbatasan kedua negara di Ambalat, Laut Sulawesi atau Selat Makassar. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati mekanisme join development atau pengelolaan bersama untuk wilayah perbatasan kedua negara di Ambalat, Laut Sulawesi atau Selat Makassar.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam jumpa pers usai pertemuan terbatas dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim dalam kunjungannya ke Jakarta, Jumat (27/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Contoh masalah Ambalat, kita sepakat bahwa kita sambil kita menyelesaikan masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut join development," kata Prabowo.

Ambalat adalah blok laut luas mencakup 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Utara, Indonesia.

Lewat kesepakatan itu, Prabowo mengatakan pemanfaatan laut di wilayah tersebut dikelola bersama antara Indonesia dan Malaysia. Dia bilang kedua negara memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan masyarakat masing-masing.

"Apapun yang kita ketemu, di laut itu kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekejra untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing," katanya.

Pada kesempatan yang sama, PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pembicaraan terkait wilayah perbatasan masih perlu dibahas lebih teknis. Oleh karenanya, hal itu akan ditindaklanjuti dalam pertemuan resmi kedua negara pada Juli mendatang.

Namun, dia menilai baik Malaysia maupun pemerintah Indonesia bersepakat agar masalah perbatasan harus segera disepakati. Sebab, jika tidak, akan memerlukan waktu hingga dua dekade ke depan.

"Jika memanfaatkan waktu ini untuk mendapatkan hasil supaya memberikan keuntungan kepada kedua negara dan membela nasib rakyat kita di kawasan yang agak jauh di perbatasan," katanya.

(fra/thr/fra)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
| | | |