Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 berkurang hampir Rp40 triliun dari pagu awal Rp268 triliun.
Hal itu setelah dilakukan penajaman anggaran oleh pemerintah.
Wanita yang akrab disapa Sari ini mengatakan sebagian anggaran MBG telah dipindahkan dan diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sehingga tak lagi dapat dieksekusi langsung oleh BGN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pagu awal Rp268 (triliun), lalu untuk penajaman itu Rp38,25 triliun, lalu ada lagi Rp1,37 triliun. Jadi sekarang tinggal sisa pasca penajaman Rp228,38 triliun," ujar Sari dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).
Dengan demikian, total anggaran yang ditarik dari pagu awal mencapai sekitar Rp39,62 triliun.
Menurut Sari, dana tersebut kini ditempatkan dalam pos anggaran khusus sehingga penggunaannya memerlukan mekanisme dan persetujuan tertentu.
Ia menjelaskan pemangkasan tersebut merupakan bagian dari penataan anggaran yang sedang dilakukan pemerintah seiring evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Sari bahkan mengisyaratkan anggaran yang tersisa masih berpotensi berkurang lagi seiring proses refocusing penerima manfaat yang sedang disusun BGN bersama Kemenkeu dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
"Ini (usulan anggaran BGN) nanti masih kami exercise lagi seperti yang tadi kan, refocusing penerima manfaat, itu mungkin bisa jadi akan berkurang lagi," ujarnya.
Menurut Sari, salah satu sumber efisiensi berasal dari penataan ulang penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. BGN saat ini tengah mengkaji kemungkinan mengurangi kelompok penerima yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas intervensi gizi.
Selain itu, BGN juga mengevaluasi berbagai komponen biaya operasional, termasuk skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang selama ini diberikan secara rata sebesar Rp6 juta per hari.
"Memang tidak tepat ketika (insentif dapur) Rp6 juta per hari flat, padahal penerima manfaatnya ada yang 500, 1.500, ada yang 3.000, tapi disamakan Rp6 juta. Itu beberapa hal yang nanti akan kami koreksi-koreksi lagi," ujar Sari.
Tak hanya itu, BGN juga menyisir berbagai belanja yang telah dilakukan pada 2025 untuk memastikan tidak terjadi pengadaan berulang pada 2026.
Menurut dia, apabila terdapat rencana belanja pada 2026 yang memiliki output serupa dengan pengadaan yang sudah dilakukan pada 2025, maka anggaran tersebut tidak akan dieksekusi kembali.
"Kalau di 2026 ini ada belanja BGN yang output-nya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi. Itu salah satu bentuk efisiensi juga," ujarnya.
Sementara untuk anggaran MBG pada 2027, Sari mengatakan BGN masih melakukan pembahasan bersama Kemenkeu.
Saat ini pagu indikatif yang dibahas di DPR mencapai sekitar Rp270 triliun dengan asumsi jumlah penerima manfaat mencapai 81 juta orang.
Namun, angka tersebut masih mengacu pada usulan yang disusun manajemen BGN sebelumnya dan dinilai terlalu besar oleh pimpinan baru lembaga tersebut.
"Kalau ditanya sekarang berapa angka detailnya (pengajuan anggaran 2027), kami belum bisa menyampaikan. Tapi angka Rp270 triliun itu lahir dari asumsi 81 juta penerima manfaat. Itu masih kami anggap terlalu besar," ujar Agustina.
Ia menambahkan BGN telah memperoleh waktu satu bulan dari DPR untuk menyusun ulang kebutuhan anggaran dan memastikan seluruh perhitungan penerima manfaat, dapur MBG, serta kebutuhan operasional lainnya lebih akurat sebelum penetapan pagu definitif.
Targetnya, pembahasan final dapat selesai sebelum penyusunan RAPBN 2027 yang akan disampaikan pemerintah menjelang pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus mendatang.
(del/sfr)
Add
as a preferred source on Google
