Jakarta, CNN Indonesia --
Wali Kota New York yang baru dilantik, Zohran Mamdani, mengutuk keras manuver Presiden Amerika Serikat Donald Trump 'menginvasi' Venezuela dan menangkap presiden negara itu, Nicolas Maduro, pada Sabtu (3/1) dini hari.
Mamdani mengaku sempat diberi pengarahan pada Sabtu untuk memenjarakan Maduro dan istri, Cilia Flores, di New York City. Namun, ia menyebut penangkapan Maduro dan istri sebagai "tindakan perang dan pelanggaran hukum federal dan internasional."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mamdani mengatakan telah berdiskusi dengan Trump melalui panggilan telepon dan menolak perintah Presiden AS tersebut.
"Saya menelepon presiden dan berbicara langsung dengannya untuk menyampaikan pemolakan saya terhadap tindakan ini dan untuk memperjelas bahwa penentangan itu didasarkan pada penolakan terhadap upaya perubahan rezim, pelanggaran hukum internasional federal, dan keinginan untuk melihat hal itu konsisten setiap hari," kata Mamdani dikutip dari Fox News.
"Saya menyampaikan penentangan saya, saya memperjelasnya, dan tetap dengan sikap kami," ia menambahkan.
Mamdani kemudian menulis dalam akun media sosial X bahwa upaya "perubahan rezim yang terang-terangan akan secara langsung memengaruhi warga New York dan Venezuela yang tinggal di kota itu.
"Fokus saya adalah keselamatan mereka dan keselamatan setiap warga New York, dan pemerintahan saya akan terus memantau situasi dan mengeluarkan panduan yang relevan," tulis Mamdani dalam unggahan tersebut.
Sebelumnya, Trump mengumumkan penangkapan Maduro dalam serangan skala besar militer AS ke sejumlah titik di Kota Caracas, Venezuela, pada Sabtu dini hari.
Pemerintahan Venezuela kemudian menyatakan bahwa upaya AS itu untuk merampas cadangan minyak dan mineral negara itu serta "upaya memaksakan perang kolonial untuk menghancurkan bentuk pemerintahan republik dan memaksakan perubahan rezim bersekutu dengan oligarki fasis."
Sama seperti Maduro, Mamdani merupakan politikus sosialis yang meyakini redistribusi kekayaan ke bawah.
Mamdani fokus pada penerapan pajak terhadap orang-orang kaya dan perusahaan untuk mendanai layanan publik, sementara Maduro mendistribusikan kekayaan melalui pendapatan minyak dan kendali negara atas sumber daya.
Mamdani juga memperjuangkan perumahan yang dikelola pemerintah, penitipan anak, transportasi umum, dan toko kelontong milik kota. Hal itu serupa dengan kebijakan Maduro tentang distribusi makanan, layanan kesehatan, dan perumahan yang dikelola negara.
(bac)
