Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan tak ada negara, termasuk Iran, yang akan diizinkan untuk memungut biaya tol untuk pelayaran di Selat Hormuz.
Rubio mengatakan AS akan menjamin kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz dan menegaskan tak akan ada negara yang diizinkan untuk memungut biaya di sana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini adalah jalur air internasional. Tidak ada negara yang diizinkan untuk memungut tol atau biaya di jalur air internasional," kata Rubio saat berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Selasa (23/6), dikutip The Guardian.
Dia lalu berujar, "Itu adalah hukum internasional yang berlaku. Begitulah keadaannya di jalur air internasional di seluruh dunia, dan begitulah yang kami harapkan akan terjadi di sini."
Rubio berkunjung ke Timur Tengah sebagai bagian upaya memperkuat posisi AS dalam negosiasi.
AS dan Iran belum lama ini menggelar negosiasi di Burgenstock, Swiss usai meneken Nota Kesepahaman (MoU).
Sebagai hasil negosiasi tersebut, AS mengizinkan Iran menjual minyak dan petrokimia, pencairan aset Iran hingga U12 miliar atau sekitar Rp214 triliun, mekanisme aman di Selat Hormuz dan unit pencegahan konflik di Lebanon, hingga pembentukan kelompok kerja.
Sementara itu, MoU yang diteken AS dan Iran mencakup penghentian pertempuran di semua front, pembukaan kembali Selat Hormuz, hingga masa depan nuklir Iran.
Terkait pembukaan Selat Hormuz, menurut MoU itu, Iran akan memastikan lalu lintas kapal dagang tanpa biaya, hanya selama 60 hari, dari Teluk Persia ke Laut Oman dan sebaliknya.
"Republik Islam Iran akan melakukan dialog dengan Kesultanan Oman untuk menentukan administrasi dan layanan maritim di masa depan di Selat Hormuz dalam diskusi dengan negara-negara pesisir Teluk Persia lainnya sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dan hak kedaulatan negara-negara pesisir Selat Hormuz," demikian poin dalam MoU.
Iran sudah membentuk badan yang bakal mengurus persoalan administrasi di Selat Hormuz dan menyatakan ada biaya yang mungkin dikenakan.
Pada 14 Juni lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei mengatakan biaya layanan itu dikenakan demi menjaga dan memelihara lingkungan.
(isa/bac)
Add
as a preferred source on Google
