Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mempunyai wewenang untuk menghukum pembeli minyak Rusia dengan tarif hingga 100 persen seiring pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) sanksi luas oleh Kongres AS.
Mengutip AFP, para anggota parlemen AS menyetujui paket sanksi baru yang dirancang untuk menekan Rusia terkait perang di Ukraina pada Rabu (16/9). Selain itu, RUU tersebut juga dikirimkan kepada Trump setelah tertunda selama berbulan-bulan.
Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin Partai Republik mengesahkan aturan ini dengan perbandingan suara 262-159, menyusul persetujuan Senat dengan 86 suara berbanding 11 pada bulan lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trump telah menyatakan akan menandatangani undang-undang tersebut. Selain sektor energi dan pertahanan, aturan ini menargetkan Presiden Vladimir Putin, pejabat senior, serta "armada bayangan" kapal tanker Rusia yang digunakan untuk menghindari sanksi Barat.
RUU ini memberikan wewenang kepada Trump untuk memberlakukan tarif hingga 100 persen terhadap pembeli utama minyak dan gas Rusia, termasuk China dan India. Hal ini bertujuan untuk memutus aliran pendapatan yang membiayai perang Moskow.
Wewenang tarif luas ini menimbulkan perpecahan di kalangan Partai Demokrat yang menolak memberikan wewenang lebih besar kepada Trump dalam urusan perdagangan. Bahkan, Anggota Demokrat teratas di Komite Urusan Luar Negeri DPR Gregory Meeks menyebut RUU tersebut sangat cacat.
"Para pengacara Gedung Putih menyusun teks untuk memaksimalkan kewenangan Presiden Trump dalam memberlakukan pajak impor baru terhadap rakyat Amerika, dan untuk meminimalkan kewajiban apa pun untuk benar-benar memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia atau pihak-pihak yang mendukungnya," kata Meeks.
Kendati demikian, puluhan anggota Partai Demokrat tetap mendukung RUU tersebut untuk mengimbangi penolakan dari sebagian politisi Partai Republik.
Para pendukung berargumen bahwa tekanan ekonomi yang lebih keras sangat mendesak mengingat invasi skala penuh Rusia telah memasuki tahun kelima tanpa penyelesaian damai.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya telah mendesak Kongres untuk mengesahkan paket sanksi tersebut guna memaksa Moskow bernegosiasi.
"Jadi sekarang Putin kehilangan 30 ribu tentaranya per bulan... itu kerugian yang besar, tetapi dia tidak ingin menghentikan perang ini," ujar Zelensky saat berkunjung ke Washington.
"Jadi sekarang inisiatif (tidak lagi) berada di tangan Putin," tambahnya.
Para aktivis pro-Ukraina turut menyambut gembira pemungutan suara di DPR tersebut.
"Begitu RUU ini segera ditandatangani dan menjadi undang-undang, kami berharap ada penegakan hukum yang tegas dari AS untuk akhirnya menghentikan aliran dana ke kas perang Kremlin," kata Direktur Eksekutif Kelompok Lobi Energi Ukraina Razom We Stand Svitlana Romanko.
"Setiap hari penundaan berarti satu hari lagi kami di Ukraina harus menguburkan lebih banyak orang," tambahnya.
(fln/ins)
