Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal julukan Menteri Etanol yang dibuat warganet untuknya gara-gara wacana penerapan etanol 10 persen pada bahan bakar minyak (BBM) atau E10.
Bahlil menduga julukan menteri etanol muncul karena dua faktor. Pertama, minimnya edukasi terkait E10 kepada masyarakat. Kedua, polemik E10 dimanfaatkan importir sebagai kepentingan tertentu.
"Pertama adalah saudara-saudara saya mungkin penjelasannya (edukasi masyarakat) yang kita belum mereka (terima) secara utuh. Yang kedua ya importir. Tulis besar-besar saja, nggak apa-apa," kata Bahlil dalam Bisnis Indonesia Group Conference 2025 di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Senin (8/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya importir, ini barang sudah nyaman kok. Kata mereka, 'apa maunya Bahlil ini? Solar sudah nggak boleh impor, avtur nggak boleh impor, ini bersin pun mau dikurangi impornya'. Terserah kau lah. Emang negara ini kau mau atur," imbuh Bahlil.
Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto meminta uang negara jangan terus mengalir ke luar negeri hingga muncul wacana penerapan E10.
"Ini yang dimaksudkan oleh Pak Presiden Prabowo. Jangan bocor terus uang kita keluar. Apalagi kita punya manfaatkan dalam negeri ini gitu loh. Saya juga Kemana-mana dibilang saya Mister Menteri Etanol. Epen kah (bahasa Papua: emang penting)," ujar Bahlil.
Bahlil lalu curhat banyak pihak yang menyerang dirinya soal etanol di media sosial. Meski begitu, ia menegaskan tidak terpengaruh dengan tekanan tersebut.
"Awal-awal mereka kan hajar saya di sosmed tentang apa yang disebut dengan etanol, sungguh mati saya. Kacau betul menyangkut etanol," katanya.
Ia menjelaskan mandatori etanol telah diterapkan di berbagai negara, yakni Brasil sudah menerapkan E30, Amerika Serikat menerapkan E20 sedangkan di negara-negara Asia, seperti India, Thailand, serta China juga menerapkan E10 dan E20.
"Etanol ini, ini bahan bakunya dari singkong, dari tebu, dari jagung. Etanol ini adalah sebuah proses bahan nabati yang bisa menjadi substitusi impor untuk bensin," jelas Bahlil.
Pemerintah bakal menerapkan mandatory atau kewajiban etanol 10 persen (E10) untuk seluruh produk bensin atau bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.
E10 adalah campuran bensin dan etanol 10 persen. Namun, kewajiban ini dikecualikan untuk solar karena ada program tersendiri buat jenis bahan bakar ini, yakni Bioetanol (B50) di tahun depan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan mandatory E10 ini sudah dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto dan sudah disepakati untuk menerapkannya.
"Ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10 persen etanol," ujar Bahlil dalam acara Indonesia Langgas Berenergi yang digagas Detik dan CNN Indonesia, di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
Bahlil menyebutkan mandatory etanol 10 persen ini tujuannya untuk mengurangi impor minyak dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya, dari tanaman tebu untuk dijadikan etanol.
Sebab, berdasarkan porsinya, penggunaan BBM untuk konsumsi saat ini sebesar 60 persen masih berasal dari impor. Oleh sebab itu, demi kemandirian energi dalam negeri, pemerintah harus menggunakan sumber daya yang dimiliki.
Selain untuk mengurangi impor, imbuh Bahlil, mandatory E10 juga bertujuan untuk mendukung komitmen energi bersih yang ramah lingkungan atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
"Dengan demikian, kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya apa, agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan," jelasnya.
Soal kewajiban etanol 10 persen ini, Bahlil memperkirakan penerapannya bisa berlaku 2-3 tahun ke depan atau pada 2027 atau 2028.
"Ya, 2-3 tahun terhitung sekarang ya. Jadi kita harus hitung baik-baik dulu," ucapnya.
(fln/pta)
