Jakarta, CNN Indonesia --
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengizinkan truk angkutan tambang melewati jalan di Parung Panjang pagi dan sore usai ada pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pekan ini.
Dilansir dari situs resmi Pemkab Bogor, kesepakatan itu menyatakan truk tambang yang mengangkut bahan material hanya boleh beroperasi pada malam hari hingga pagi yakni jam 22.00-05.00 WIB. Sementara truk yang tak bermuatan alias kosong diizinkan melintas Parung Panjang pada jam 09.00-11.00 WIB dan 15.00-16.00 WIB.
Rudy juga menekankan pentingnya keselamatan warga dalam kasus ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keselamatan dan kepentingan masyarakat adalah hal yang utama. Mari kita duduk bersama, berdiskusi, dan menempatkan kepentingan pribadi atau golongan sebagai kepentingan bersama. Rakyat adalah segalanya," kata Rudy.
Menurutnya sebagai Kabupaten Bogor sebagai wilayah terluas di Jawa Barat, Bogor menghadapi tantangan serius terkait dampak aktivitas tambang.
Karena itu, Pemkab Bogor telah menyiapkan langkah konkret, termasuk mengalokasikan anggaran APBD pada Maret-April 2025 untuk perbaikan infrastruktur di Parung Panjang, Rumpin, dan wilayah terdampak lainnya.
Ia menegaskan izin tambang tidak dikeluarkan Pemkab Bogor, melainkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun Pemkab Bogor tetap bertanggung jawab menjaga keselamatan warganya.
"Kami telah menyiapkan ratusan miliar rupiah untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Jalan khusus tambang yang dibangun nanti tidak berbayar, murni dibiayai APBD, dan ditargetkan rampung bertahap hingga 2027," katanya.
Smeentara itu anggota Forkopimda yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja mengatakan pembangunan harus berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat.
Konflik sosial keberadaan truk tambang ini juga merembet ke Kabupaten Tangerang sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Bogor.
"Karena itu, semua pihak harus berkomitmen menjaga kesepakatan bersama demi kelancaran pembangunan dan kenyamanan warga," kata Soma dalam situs resmi Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dia menuturkan kesepakatan ini dicapai melalui dialog bersama pemerintah, masyarakat, hingga pelaku transportasi tambang, agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas warga.
Soma menuturkan salah satu solusi di Parung Panjang adalah memisahkan jalur angkutan tambang dengan jalur masyarakat umum. Rencananya, ada pembangunan jalur khusus angkutan tambang dengan panjang sekitar 11,5-13,5 kilometer.
"Jalur ini nantinya akan terkoneksi dengan jalan provinsi serta akses jalan tol, sehingga diharapkan mampu mengurangi beban lalu lintas dan potensi gesekan dengan masyarakat," katanya.
Pos pengamanan Polri-TNI
Sementara itu, Polres Bogor menegaskan pihaknya akan mempertebal pengamanan di sekitar jalur lintasan truk angkutan tambang di Kecamatan Parung Panjang.
Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menuturkan pengamanan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menjaga kondusivitas.
Langkah ini diambil untuk mencegah kegaduhan setelah warga mendesak penutupan jalan bagi truk angkutan tambang di jalur perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang.
"Setidaknya dua hari ke depan, kita sepakat menjaga kondusivitas wilayah masing-masing, sampai ada keputusan resmi dari dua kepala daerah," jelas Wikha dalam situs resmi Tribratanews.
Dia menuturkan nanti pos-pos pengamanan ini diisi oleh personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.
Kehadiran mereka, kata Wikha, diharapkan dapat memastikan situasi tetap aman dan kondusif sambil menunggu keputusan resmi dari kedua kepala daerah.
(asa)
