Erick Thohir Gandeng KPK Perketat Pengawasan Danantara dan BUMN

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri BUMN Erick Thohir menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun sistem pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan pelat merah.

Menurut Erick, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang bertujuan untuk memperkuat peran BUMN, membutuhkan sinkronisasi yang kuat agar pengawasan kian ketat.

Oleh sebab itu, Erick menilai peningkatan kerja sama dan konsultasi dengan KPK menjadi langkah krusial bagi Kementerian BUMN agar penugasan dan pola kerja baru berdasarkan UU terbaru itu bisa dijalankan dengan maksimal.

"Ada penugasan dan pola kerja baru yang harus kami lakukan berdasarkan UU BUMN terbaru itu. Dengan masih menguasai saham seri A, kami tak hanya punya peran untuk mendorong percepatan, tapi juga berperan dalam persetujuan deviden, merger, dan juga penutupan BUMN," ujar Erick saat menyambangi KPK di Jakarta, yang dikutip dari keterangan resmi, Rabu (30/4).

Menurut Erick, UU Nomor 1 Tahun 2025 juga menjadi payung hukum hadirnya BPI Danantara, sehingga tugas yang diemban instansinya pun makin berat, terutama untuk memastikan lembaga pengelola investasi aset BUMN tersebut terhindar dari prakter korupsi.

"Karena tugasnya makin kompleks, termasuk mengawal harapan Presiden Prabowo agar BPI Danantara menjadi pengelola investasi yang sukses dan sehat, maka kerjasama dengan KPK harus ditingkatkan dengan membangun sistem yang lebih ketat dan juga menyesuaikan dengan UU BUMN itu," jelasnya.

Dalam UU BUMN yang baru, jajaran direksi hingga komisaris, perusahaan BUMN tak lagi termasuk dalam penyelenggara negara sehingga diperlukan definisi turunannya.

Tak hanya itu, peran pengawasan terhadap BPI Danantara juga menjadi tugas yang harus dijalankan agar sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto agar Danantara maksimal dalam mengelola kekayaan negara.

Atas dasar itu, Erick menilai langkah sinkronisasi dengan KPK untuk membuat sistem pengawasan yang baru dan lebih ketat sejalan dengan kebijakan Kementerian BUMN yang sejak lama sudah melakukan program bersih-bersih BUMN.

"Pemberantasan korupsi itu harus dengan membangun sistem dan kepemimpinan, hal ini bisa memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik," pungkas Erick.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)