Jakarta, CNN Indonesia --
Kampanye "Nanti, Lebih Lama, dan Lebih Sedikit" (Wan, Xi, Shao), yang dimulai pada tahun 1970 di China, bertujuan untuk mengatur pernikahan dan kelahiran anak.
"Nanti" merujuk pada dorongan menikah di usia yang lebih tua-setidaknya setelah usia 25 tahun untuk pengantin perempuan dan 27 atau 28 tahun untuk pengantin pria di daerah perkotaan, dan setelah usia 23 tahun untuk pengantin perempuan dan 25 tahun untuk pengantin pria di daerah pedesaan.
"Lebih Lama" melibatkan promosi interval yang lebih panjang antara kelahiran, setidaknya empat tahun. "Lebih Sedikit" menetapkan batasan jumlah anak, tidak lebih dari dua untuk keluarga perkotaan dan tiga untuk keluarga pedesaan, dengan hukuman bagi yang tidak mematuhinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut sebuah studi yang diterbitkan pada 2015 oleh sosiolog Harvard Martin King Whyte dan dua rekannya, "Kampanye pasca-1970 sama sekali tidak bergantung pada persuasi atau kepatuhan sukarela.
Banyak teknik penegakan koersif yang menjadi terkenal setelah kebijakan satu anak diluncurkan pada tahun 1980 sebenarnya berasal dari kampanye 'nanti, lebih lama, lebih sedikit' tahun 1970-an ini."
"Para birokrat China memberlakukan pengendalian kelahiran, mengawasi pekerja di setiap desa dan unit perkotaan. Mereka menyimpan catatan terperinci tentang perempuan usia subur, termasuk kelahiran, penggunaan kontrasepsi, dan siklus menstruasi," ujar Massimo Introvigne, sosiolog asal italia dalam keterangan kepada majalah Bitter Winter edisi April 2025.
"Di beberapa pabrik, kuota ditetapkan untuk reproduksi, dan perempuan tanpa jatah kelahiran tidak boleh hamil. Perempuan hamil tanpa izin menghadapi gangguan untuk melakukan aborsi, dengan tekanan juga pada keluarga mereka," sambungnya.
Perempuan pedesaan yang memiliki anak ketiga ditekan untuk disterilkan atau memasang IUD, sementara wanita perkotaan harus menggunakan kontrasepsi dan menjalani pemeriksaan menstruasi rutin.
Keluarga-keluarga diancam bahwa jika mereka melahirkan yang jumlahnya melebihi kuota, bayi tersebut akan ditolak pendaftaran rumah tangganya, yang akan memengaruhi akses ke berbagai manfaat penting.
Populasi Warga China
Whyte mencatat bahwa pada 1979, ketika diumumkan bahwa kebijakan satu anak akan diterapkan di China pada tahun 1980, "Sterilisasi perempuan meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 2,51 menjadi 5,29 juta, dan aborsi yang diinduksi meningkat dari 5,39 menjadi 7,86 juta. Peningkatan drastis dalam operasi pengendalian kelahiran ini hampir tidak dapat ditafsirkan sebagai indikasi perencanaan kelahiran sukarela."
Dalam bukunya di tahun 1983 "Broken Earth: The Rural Chinese" (New York: The Free Press), Steven W. Mosher melaporkan bahwa puluhan ibu hamil yang "kelebihan kuota" di Guangdong diperintahkan untuk dikurung di markas brigade, tidak dapat pulang selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, sambil ditekan untuk menyetujui aborsi. Beberapa di antaranya menjalani "aborsi caesar" trimester ketiga, semua ini terjadi sebelum kebijakan satu anak secara resmi diterapkan.
Kisah buku Mosher sendiri menarik. Buku itu seharusnya menjadi disertasi doktoralnya di Stanford, tetapi ia dikeluarkan dari program doktoral universitas tersebut setelah menulis artikel tentang penelitiannya dan menerbitkannya di Taiwan.
"Di saat pihak universitas mengutip masalah deontologis yang membuat identitas para informannya terancam, terungkap bahwa Stanford telah ditekan oleh China untuk mengeluarkan Mosher, yang mengancam akan menghentikan kerja sama akademis," kata Introvigne.
Semua ini membuktikan, lanjut dia, bahwa melalui metode brutal, China telah mencapai penurunan tingkat kesuburan-bahkan, dari 6 pada tahun 1970 menjadi 2,75 pada tahun 1980-sebelum kebijakan satu anak diberlakukan. Ini bukan untuk menyangkal bahwa di bawah kebijakan satu anak, pelanggaran hak asasi manusia menjadi lebih buruk.
"Namun, pertanyaannya tetap ada. Mengapa kebijakan satu anak diberlakukan pada saat tingkat kesuburan sudah relatif rendah?" tanya Introvigne.
Berlanjut ke sebelah...
