Jakarta, CNN Indonesia --
Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai perusahaan otomotif Jepang perlu melakukan penyesuaian strategi agar tetap relevan di pasar Indonesia yang kian kompetitif. Salah satunya melalui restrukturisasi kerja sama dengan dealer serta penguatan layanan purnajual.
Hal itu dikatakan menyikapi situasi pasar Tanah Air, menyusul tutupnya sejumlah dealer merek mobil Jepang di Indonesia.
Yannes juga menyarankan agar perusahaan kendaraan asal Jepang menghadirkan EV lokal terjangkau agar bisa bersaing dengan pabrikan China.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jepang jelas perlu menyusun ulang model kerjasamanya yang lebih menguntungkan dealer dan perlu memperkuat jaringan after-sales setiap produknya. Jepang juga perlu segera investasi di EV lokal, dan tampaknya perlu juga bermitra dengan pemasok China untuk menggabungkan teknologi serta harga kompetitif," kata Yannes melalui pesan singkat, Jumat (17/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gelombang penutupan dealer Jepang, kata dia tidak bisa dilepaskan dari perubahan lanskap industri yang sangat cepat, terutama di segmen kendaraan elektrifikasi.
"Tampaknya fenomena banyak dealer mobil Jepang tutup dan digantikan oleh merek China adalah sinyal kuat pergeseran pasar yang cepat akibat perubahan cepat regulasi dan persaingan harga ya," kata dia.
Menurutnya mobil Jepang yang selama ini dominan telah menghadapi tekanan dari produk China karena lebih terjangkau, desain modern, hingga padat fitur.
Belum lagi semua produk China rata-rata menyuguhkan teknologi ramah lingkungan terutama murni listrik yang kini sedang tren di kalangan masyarakat.
Tren merek mobil China masuk Indonesia makin meluas dalam beberapa tahun terakhir. Jumlahnya terus meningkat dan kini mencapai 16 merek. Hampir semua merek fokus pada penjualan mobil elektrifikasi, terutama BEV.
"Perubahan regulasi mendadak juga meningkatkan biaya compliance sehingga dealer Jepang kehilangan margin dan konsumen beralih ke merek China yang lebih agresif ya," ujarnya.
Pemerintah juga diminta turun tangan untuk menjaga iklim usaha yang kompetisinya terekam makin ketat. Ia menilai regulasi pendukung mungkin diperlukan untuk mencegah kejadian sama terulang.
"Pemerintah harus memberikan perhatian utama pada harmonisasi regulasi lintas kementerian agar semua regulasi bisa saling bersinergi dan tidak menimbulkan ketidakpastian usaha," tutur Yannes.
Upaya lain yang harus dilakukan adalah reformasi TKDN dengan iringan insentif bagi perusahaan yang benar-benar mentransfer teknologi dan menciptakan lapangan kerja.
"Kemudian pemerintah juga perlu menjaga stabilitas suku bunga dan daya beli masyarakat agar pasar otomotif tidak terus tertekan oleh inflasi pangan dan pelemahan kelas menengah," tutup Yannes.
(ryh/mik)
Add
as a preferred source on Google
