CNN Indonesia
Kamis, 17 Apr 2025 17:40 WIB
Ilustrasi. KKI akan mendalami dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dokter di sebuah RS swasta di Malang. Janji transparan. (Pexels/Wesley Wilson)
Jakarta, CNN Indonesia --
Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) menyatakan segera menindaklanjuti dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter berinisial AY kepada pasien di Persada Hospital Malang, Jawa Timur.
Ketua KKI Arianti Anaya mengaku masih mendalami kasus tersebut. Namun, dia menduga kasusnya sama dengan temuan KKI di RS Hasan Sadikin, Bandung.
"Termasuk yang di Malang tentu akan kita proses. Kita akan lihat sejauh mana," kata Arianti dalam jumpa pers di kantor KKI, Jakarta, Kamis (17/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arianti memastikan KKI akan melibatkan Majelis Disiplin Profesi (MDP) dan kolegium dalam mendalami lebih lanjut kasus tersebut. Ia janji KKI akan transparan mengusut segala bentuk pelanggaran etik dokter atau tenaga kesehatan.
"Tentu akan kita proses. Kita harus transparan lah supaya kredibilitas KKI ini bisa dipercaya oleh masyarakat," ucap dia.
Di Malang, Jawa Timur, seorang pasien berinisial QAR mengaku menjadi korban pelecehan seksual seorang dokter ketika menjalani rawat inap di salah satu rumah sakit swasta. Peristiwa yang menimpa QAR terjadi pada 27 September 2022.
QAR diminta membuka baju oleh dokter itu saat sedang sendirian di ruang VVIP. Dokter itu beralasan mau memeriksa QAR dengan stetoskop itu. Namun, dokter tersebut hanya mengarahkan stetoskop di bagian dada dan dia diduga sempat mengeluarkan ponsel untuk memfoto korban.
Selain itu, di Garut, Jawa Barat, dokter kandungan berinisial MSF diduga melecehkan pasiennya saat melakukan pemeriksaan. Saat ini MSF telah ditangkap dan sudah jadi tersangka pelecehan seksual.
Kemudian, dokter residen anestesi PPDS FK Unpad Priguna Anugerah jadi tersangka pemerkosaan pasien di RSHS Bandung, Jawa Barat. Korban Priguna disebut mencapai tiga orang.
KKI telah mencabut surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) dokter Priguna dan MSF. Namun, pencabutan izin terhadap MSF masih bersifat sementara.
"STR yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara, sampai menunggu dari penegak hukum. Nantinya akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya tentu ini kami masih menunggu," kata Arianti.
(thr/tsa)
