Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan mengungkap permasalahan yang sempat melanda pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sekarang bernama Whoosh.
Ia mengakui bahwa pembangunan proyek itu sempat bermasalah.
Salah satu permasalahan yang sempat mengemuka dalam pembangunan Whoosh sebagaimana dicatat oleh CNNIndonesia adalah pembengkakan nilai proyek dan perhitungan investasi yang kurang cermat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tahu-tahu nilai investasi proyek tersebut melesat jadi US$7,2 miliar atau Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS).
Dana itu lebih besar jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam proposal dari China saat menawarkan proyek itu ke Indonesia. Pasalnya, dalam proposal, China hanya menawarkan nilai investasi US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS).
Masalah lain; pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan serampangan. Itu salah satunya terjadi pada pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3 +800.
Kementerian PUPR mengatakan pembangunan pilar dilakukan tanpa izin dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Selain itu, PUPR juga menilai bahwa pengelolaan sistem drainase dari pengerjaan proyek tersebut buruk karena tidak dibangun sesuai kapasitas.
Akibat masalah itu, proyek telah menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek dan kemacetan pada ruas jalan tol.
Karena itulah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Komite Keselamatan Konstruksi pada 2020 lalu sempat menghentikan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Penghentian dilakukan melalui penerbitan surat bernomor BK.03.03-Komite k2/25 yang dikeluarkan pada 27 Februari 2020.
Untuk mengatasi masalah itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Pembentukan komite tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang diteken Jokowi pada, Rabu (6/10).
Komite dipimpin oleh Luhut.
"Jadi memang saya menerima proyek (Whoosh) sudah busuk itu barang," katanya di Jakarta, Kamis (16/10) lalu.
Luhut kemudian melakukan perbaikan atas masalah yang terjadi pada proyek Whoosh.
Perbaikan salah satunya dilakukan dengan melakukan audit proyek dengan melibatkan BPKP. Perbaikan juga dilakukan dengan melakukan negosiasi ulang dengan China.
Hasil negosiasi akhirnya berjalan lancar dan proyek Whoosh akhirnya bisa diselesaikan meskipun masih menyisakan utang.
Utang imbas 75 persen dari biaya proyek US$7,2 miliar didapat dari pinjaman China Development Bank.
(skt/agt)
