Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan iuran Dewan Perdamaian (Board of Peace) untuk rekonstruksi Jalur Gaza, Palestina, usai diserang brutal habis-habisan Israel lebih dari 2,5 tahun.
Sugiono menyampaikan komentar itu usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI pada hari ini, Selasa (27/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee," kata Sugiono di sekitar kompleks Parlemen, Jakarta.
Dia lebih lanjut mengatakan pembentukan Board of Peace merupakan upaya untuk menyelesaikan situasi di Gaza termasuk upaya rekonstruksi.
"Terus rekonstruksinya siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan seperti itu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ, yang tentu saja ada keuntungan lain yaitu merupakan anggota tetap dewan," ujar Sugiono.
Ia juga menegaskan tak ada iuran wajib yang ditujukan anggota BoP. Iuran tersebut bersifat sukarela.
Namun, jika ada negara yang ingin tetap berkontribusi dengan membayar US$1 miliar atau setara Rp16,7 triliun mereka akan mendapat bonus menjadi anggota permanen.
Keanggotaan BoP, tanpa iuran sebesar US$1 miliar, berlangsung selama tiga tahun.
"Itu semua negara yang diundang itu entitled untuk menjadi member selama tiga tahun. Itu bonus charter-nya. Jadi kalau misalnya ikut berpartisipasi untuk membiayai, itu artinya dia permanen."
Indonesia resmi bergabung dengan organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada pekan lalu.
Dalam surat undangan, Trump mengatakan Dewan Perdamaian berpeluang diperluas tugasnya melebihi urusan soal Gaza. Ia menyebut badan ini akan berfungsi mendorong stabilitas, memulihkan pemerintahan yang bisa diandalkan, serta mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.
Di surat itu pula, negara-negara yang setuju gabung nantinya bakal dibatasi keanggotaannya selama maksimal tiga tahun, kecuali jika bayar US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) untuk operasional badan. Negara-negara anggota bisa menjadi anggota tetap jika berkenan bayar nominal tersebut.
(isa/rds)
