Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespons pembukaan blokir anggaran oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, termasuk untuk kementeriannya.
Dody menegaskan ada banyak prioritas pekerjaan yang akan dikebut. Akan tetapi, ia mengklaim bahwa sebenarnya anggaran PU masih sangat kurang.
"Kan (anggaran PU) yang dikasih sekarang juga masih amat sangat kurang, kan? Renovasi jalan, ribut terus, 'Kurang, pak, kurang'. Air, kurang, kurang. Semua kurang, enggak ada yang gak kurang," bebernya dalam Diskusi di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (9/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namanya juga PU ya, kan enggak mungkin kalau PU itu bekerja tanpa pakai APBN. Ya, ada, tapi kecil lah (pembangunan tanpa APBN). Ada sih, ada, dan kita lagi perbanyak bekerja tanpa APBN. Susah iya, tapi bukan berarti gak mungkin," sambung Dody.
Menteri Dody menegaskan prioritas PU sekarang ini adalah membangun Sekolah Rakyat. Ia menjelaskan pihaknya bakal menghabiskan sekitar Rp150 miliar untuk satu sekolah.
PU berencana menuntaskan sekitar 65-100 Sekolah Rakyat pada Juli 2025, tapi masih berupa renovasi. Sementara, 100 sekolah lainnya akan dibangun dan selesai sekitar Juni 2026 sampai Juli 2026.
Mengacu data Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, mereka mengantongi anggaran Rp32 triliun di 2026. Ada sekitar Rp25,8 triliun yang bakal dipakai untuk membangun Sekolah Rakyat.
"Saya fokus bagaimana bisa ngejar Juli (2025) selesai yang renovasi, tahap 1, 65 (Sekolah Rakyat)-100. Tahap 2 itu Juli 2026 selesai (pembangunan 100 sekolah). Itu yang sebenarnya hari ini lagi saya kejar," jelas Dody.
"Karena kan politik anggaran itu agak ribet ya. APBN itu kan banyak step yang mesti kita lalui. Desain (Sekolah Rakyat) yang terbaik untuk minimum 1.000 murid. Cuma, masalahnya kan ketersediaan lahan saja," imbuhnya.
Sementara itu, pagu anggaran Kementerian PU untuk tahun ini resmi naik ke Rp73,76 triliun dari semula Rp50,48 triliun. Anggaran Dody Cs bertambah usai adanya buka blokir dari Kemenkeu, lalu disetujui dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada 7 Mei 2025 lalu.
"Mungkin berikutnya (prioritas penggunaan anggaran PU) nanti ada giant sea wall. Itu kan ada arahan khusus. Yang arahan khusus itu kan pasti akan diprioritaskan, tapi kalau kami kan mengikuti arahan saja," beber anak buah Presiden Prabowo Subianto itu.
"(Anggaran untuk) IKN ada, IKN sudah ada dananya, ada. Kita kan tinggal beresin yang sisa-sisa lama. Ada, kita kerjakan. Tenang, tenang, aman," tutup Dody.
Kemenkeu akhirnya membuka blokir anggaran untuk 99 kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp86,6 triliun. Rinciannya, Rp33,1 triliun untuk 23 K/L baru dan Rp53,49 triliun sisanya bagi 76 kementerian/lembaga lama.
Namun, Kementerian Keuangan tak merinci secara detail berapa nominal anggaran masing-masing K/L yang dibuka blokirnya.
(skt/sfr)
