Jakarta, CNN Indonesia --
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat kesepakatan dengan kepala Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Nickolay Mladenov untuk membentuk dua komite yang mengurus persoalan Jalur Gaza, Palestina.
"Perdana Menteri dan Dewan Perdamaian telah melakukan diskusi yang mendalam dan konstruktif. Disepakati untuk membentuk dua kelompok kerja," demikian pernyataan kantor Netanyahu di media sosial X.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kesepakatan itu dibuat saat Netanyahu bertemu dengan Mladenov di Israel pada Senin (17/8). Dalam pertemuan tersebut, turut hadir pula menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga utusan khususnya, Jared Kushner, serta mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Salah satu komite nantinya akan fokus pada pelucutan senjata kelompok milisi Hamas. Komite ini akan mengurus demiliterisasi Gaza dengan "segera" dan harus diselesaikan "sebelum rekonstruksi apa pun terjadi di Gaza."
Komite kedua sementara itu akan fokus pada "sanitasi, air bersih, dan masalah kesehatan masyarakat lainnya bagi penduduk Gaza, yang juga memengaruhi masyarakat di Israel."
Dalam pernyataan kepada Fox News, Kushner menyampaikan pertemuannya dengan Netanyahu pada Senin berlangsung "sangat, sangat baik". Ia menggarisbawahi beberapa kesalahpahaman terkait peta jalan perdamaian, namun hal itu berhasil ditangani.
"Saya kira ada beberapa kekhawatiran valid yang mereka sampaikan dan berhasil mereka atasi," kata Kushner, seperti dikutip Anadolu Agency.
Kushner menekankan bahwa AS tidak akan mengizinkan rekonstruksi sampai demiliterisasi wilayah tersebut selesai. Ia juga mengklarifikasi bahwa AS tidak akan membatasi "hak Israel untuk membela diri" terhadap ancaman yang dianggap akan segera terjadi.
Kunjungan Kushner dan BoP ke Israel dilakukan setelah Negeri Zionis menolak dokumen 15 poin BoP untuk Gaza.
BoP adalah badan yang diinisiasi Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Jalur Gaza pada masa transisi pascakonflik.
Beberapa hari setelah dokumen ini diumumkan Trump, Netanyahu menegaskan negaranya menolak menyepakati rancangan tersebut. Menurut Netanyahu, sebagian rencana tidak bisa diterima Israel, termasuk mengenai penarikan pasukan.
(blq/dna)
