Jakarta, CNN Indonesia --
Status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) diperpanjang imbas kondisi yang diperburuk krisis air.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memperpanjang status tanggap darurat yang seharusnya berakhir pada 10 Agustus 2026 kemarin. Namun, status kali ini tidak hanya menyangkut karhutla, melainkan diperluas menjadi Tanggap Darurat Karhutla dan Kekeringan.
Status tanggap darurat yang diperpanjang tersebut berlaku mulai 11 Agustus hingga 8 September 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah diperpanjang. Kemarin kami baru rapat dengan tim gabungan lengkap, termasuk TNI dan Polri, dan diputuskan untuk memperpanjang. Namun ada perubahan, kalau sebelumnya tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan, sekarang menjadi tanggap darurat karhutla dan kekeringan," kata Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin , Selasa (11/8) dikutip dari detikKalimantan.
Dia menerangkan kekeringan kini menjadi persoalan serius karena keterbatasan air mulai dirasakan di lapangan.
Dia bilang kondisi tersebut berpotensi risiko semakin menyulitkan petugas ketika harus melakukan pemadaman maupun pembasahan lahan gambut.
"Karena air sudah makin susah. Sekarang kita sudah masuk tahap kekeringan. Tantangannya bukan hanya pemadaman api, tetapi juga bagaimana mendapatkan sumber air yang lebih mudah untuk mendukung operasi di lapangan," ujar Fairid.
Meski menghadapi keterbatasan sumber air, Fairid memastikan operasi pemadaman dan pembasahan tetap berjalan. Pemko juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan dalam menghadapi situasi tersebut.
"Kita tetap melakukan pemadaman dan pembasahan. Sambil itu, kita mencari solusi terkait sumber air. Bantuan dari BNPB dan pusat masih terus ada," jelasnya.
Penanganan karhutla di Palangka Raya hingga kini melibatkan banyak unsur mulai dari TNI, Polri, relawan, BNPB hingga instansi terkait lainnya.
Dukungan personel dan peralatan dari pemerintah pusat juga masih diberikan untuk membantu daerah menghadapi kebakaran.
Sementara terkait kemungkinan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dalam operasi pemadaman seperti yang dilakukan di sejumlah daerah lain, Fairid menyebut kebijakan tersebut belum diterapkan di Palangka Raya.
"Untuk saat ini belum sampai melibatkan ASN. Karena kita masih banyak dibantu TNI, Polri, relawan, pasukan BNPB, dan instansi terkait lainnya. Tapi setiap hari kita evaluasi. Kalau memang diperlukan ke depan, tentu akan kita pertimbangkan," katanya.
Dari sisi anggaran, Pemko Palangka Raya menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD untuk mendukung penanganan karhutla dan kekeringan.
Dengan diperpanjangnya status tanggap darurat hingga 8 September, Pemko Palangka Raya mengingatkan masyarakat agar tidak lengah.
Kondisi lahan yang semakin kering ditambah terbatasnya sumber air membuat potensi kebakaran semakin sulit ditangani. Selain itu, warga diminta menghindari aktivitas yang dapat memicu api dan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun kepulan asap di sekitar permukiman dan kawasan lahan.
Baca berita lengkapnya di sini.
(tim/kid)
