Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian luar biasa terhadap insiden kebakaran gedung Terra Drone yang menewaskan 22 orang, meski saat ini ia berada di Pakistan.
"Saya juga berdiskusi dengan Bapak Mensesneg (Prasetyo Hadi), yang intinya Bapak Presiden memberikan atensi yang sangat luar biasa terhadap peristiwa ini. Kita tidak menginginkan kejadian ini terulang kembali," ujar Tito kepada wartawan di saat meninjau lokasi kebakaran Gedung Terra Drone, Rabu (10/12).
Tito menyatakan Presiden Prabowo tidak ingin hal ini kembali terulang, mengingat kejadian ini menewaskan banyak korban hingga 22 orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jumlah korbannya yang tidak sedikit, 22 orang, itu adalah nyawa semua. Jadi kita tidak boleh sampai terulang lagi. Jangan kita beranggapan bahwa, "Ah sudah selesai," nanti diam-diam setelah itu kejadian yang sama terulang. Saya yakin Bapak Presiden tidak menginginkan ini terulang kembali," katanya.
Lebih lanjut Tito selaku Mendagri akan melakukan evaluasi sesuai arahan dari Mensesneg.
"Oleh karena itu Pak Mensesneg menelepon kami, saya selaku Mendagri tentu pembina wilayah ini memiliki tanggung jawab untuk menangani jangan sampai terulang kembali. Kita melakukan evaluasi," ujarnya.
Evaluasi prosedur pembuatan gedung
Tito mengatakan akan mengevaluasi proses pembuatan gedung imbas kebakaran di gedung Terra Drone.
Ia menekankan setiap pembuatan gedung harus dilakukan pengujian terkait mitigasi kebakaran.
"Kemudian dari diskusi tadi dengan Pak Walikota, Pak Kapolres, kemudian juga dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI, logika saya tadi berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran," ujarnya.
Tito menyatakan evaluasi ini perlu mengingat banyak gedung di Jakarta yang termasuk ke dalam kategori gedung-gedung tinggi dengan resiko kebakaran sangat besar.
"Apalagi di Jakarta ini banyak sekali high risk building, gedung-gedung tinggi, yang kalau terjadi kebakaran risikonya lebih besar dibanding dengan yang low risk building, gedung-gedung yang rendah," ujarnya.
"Jadi pemilik yang akan membangun gedung, itu mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Itu yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui namanya DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu),"
Terkait dengan mekanisme penentuan jenis risiko, akan dibuatkan sistem Online Single Submission yang nantinya akan dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM.
"Menggunakan mekanisme OSS, Online Single Submission. Jejaring ini dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM sistemnya," ujarnya.
Sementara untuk syarat pembangunan gedung, harus ada sertifikat laik fungsi (SLF). Penerbitan surat nantinya akan ditinjau dari kelayakan gedung terkait dengan mitigasi kebakaran.
Tito juga mengatakan pihak Pemadam Kebakaran akan dilibatkan dalam proses penerbitan SLF ini.
"Syaratnya salah satunya Dinas Pemadam Kebakaran akan melihat. Apakah tempat itu ada alat pemadam kebakaran? Kemudian apakah di tempat itu ada. Misalnya, jalur evakuasi, sprinkler, bila terjadi kebakaran untuk memadamkan cepat, dan lain-lain" katanya.
Evaluasi tersebut dilakukan oleh Kemendagri karena melihat adanya masalah administrasi yang menyebabkan kebakaran di gedung Terra Drone tersebut.
Kebakaran melanda Gedung Terra Drone yang berlokasi di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Selasa (9/12) siang. Kebakaran ini menewaskan hingga 22 orang.
Kebakaran diduga berawal dari sebuah baterai drone yang terbakar di lantai 1 gedung tersebut.
(fam/dis/gil)
