Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden RI Prabowo Subianto meminta publik jangan melihat layanan transportasi publik seperti kereta cepat Whoosh, dari sudut pandang untung-rugi.
Ia mengajak seluruh pihak melihat transportasi publik dari segi manfaatnya, apakah bermanfaat atau tidak bagi publik. Di seluruh dunia juga mengenal Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) yang merupakan subsidi dari pemerintah untuk layanan publik, termasuk transportasi umum.
"Whoosh itu semua public transport, di seluruh dunia, jangan dihitung untung-rugi, hitung manfaat tidak untuk rakyat. Di seluruh dunia seperti itu. Ini namanya public service obligations (PSO)," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo mengatakan pemerintah saat ini mensubsidi 60 persen seluruh biaya kereta api di Indonesia, sementara rakyat membayar 20 persen sisanya. Ia menyebut hal itu merupakan bentuk kehadiran negara terhadap publik.
"Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara, makanya kita harus mencegah semua kebocoran," ujarnya.
Perihal polemik Whoosh, Prabowo menyatakan siap bertanggung jawab atas hal itu selaku Presiden RI. Ia meminta seluruh pihak tidak khawatir terhadap polemik yang tengah menarik perhatian publik tersebut.
Prabowo optimistis polemik utang proyek Whoosh itu dapat teratasi. Ia telah mempelajari persoalan yang tengah jadi sorotan publik belakangan dan pede dapat mengatasi persoalan tersebut.
"Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu," katanya.
Whoosh dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS). Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$6,05 miliar.
Dari total biaya investasi US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank (CDB).
Sementara 25 persen berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan beberapa BUMN dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd sebesar 40 persen.
(mnf/pta)
