Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Indonesia menawarkan mineral kritis dan bantuan Danantara untuk Amerika Serikat (AS) demi terbebas dari kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan Presiden Donald Trump.
"Indonesia menawarkan ke AS, critical mineral, untuk AS bersama Danantara melakukan investasi di dalam ekosistem critical mineral," jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai Konferensi Pers Deregulasi di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (30/6).
"Dan Indonesia sendiri sudah mengatakan kebutuhan untuk energi dan agrikultur itu sebagian juga akan diambil (impor) dari AS," tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menko Airlangga mengatakan proyek mineral kritis yang ditawarkan kepada Trump adalah brownfield project. Ini diartikan sebagai pengembangan dari proyek-proyek yang sudah ada, bukan membangun dari nol.
Ia menyebut peran Amerika dalam mineral kritis di Indonesia sejatinya sudah cukup dalam. Airlangga mencontohkan bagaimana AS sudah menggenggam mineral kritis Indonesia sejak 1967 melalui Freeport.
"Karena ke depan critical mineral kan untuk industri ekosistem elektronik, industri peralatan militer, dan juga angkasa luar semuanya butuh cable. Semuanya butuh copper (tembaga), kita sudah punya copper catode, dan itu ada Amerika-nya di dalam (ekosistem tembaga)," jelas sang menko.
"Nah, sekarang yang kita tawarkan untuk electric vehicle (EV) ecosystem. Nah, EV ecosystem itu terkait dengan nikel dan yang lain. Dan ini bagi Amerika ini cukup menarik, tawaran Indonesia ini cukup menarik," klaim Airlangga.
Kendati demikian, Airlangga belum bisa merinci proyek mana yang dimaksud. Ia menegaskan rincian itu dijelaskan spesifik kepada AS. Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu enggan membocorkan ke publik karena terkait non-disclosure agreement.
Indonesia dipukul tarif resiprokal 32 persen oleh Presiden Trump. Namun, AS menunda pemberlakuan tarif tinggi itu selama 90 hari sejak 9 April 2025. Menko Airlangga menyebut batas akhir penundaan adalah 8 Juli 2025 atau 9 Juli 2025.
"Kalau Amerika menyatakan (deadline) 9 Juli (2025), tapi beda 8 (Juli 2025) sama 9 (Juli 2025) kan beda-beda tipis. Pemerintah sudah terus berkomunikasi, baik secara tertulis (maupun langsung). Jadi, kita sudah memberikan Indonesia punya second offer dan ini sudah diterima oleh AS. Kita sudah bicara juga dengan USTR, Secretary of Commerce, dan Secretary of Treasury," bebernya.
"Jadi, tentu tim negosiasi Indonesia standby di Washington. Jadi, kalau ada perubahan, ada hal detail lagi yang masih memerlukan klarifikasi atau apa, kita bisa segera merespons," tandas Airlangga.
(skt/agt)
