Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra secara resmi menyerahkan 120 unit hunian tetap (huntap) kepada penyintas bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatra Utara (Sumut). Penyerahan dilakukan di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Jumat (27/3).
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, hadir langsung menyerahkan kunci hunian tersebut bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah Sumut.
Proses penyerahan hunian tetap dilakukan lebih awal saat masa transisi dari fase tanggap darurat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Padahal, jadwal resmi dimulainya fase rehabilitasi dan rekonstruksi baru akan berlangsung pada 1 April 2026 mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menyebutkan bahwa penyediaan hunian ini merupakan hasil kolaborasi yang sangat cepat antara pemerintah dan pihak nonpemerintah.
"Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat," tegasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3).
Sebagai informasi, huntap ini diperuntukkan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan rumah kategori berat akibat bencana. Dalam pembangunannya, pemerintah menerapkan skema komunal yang mendapatkan dukungan penuh dari Yayasan Buddha Tzu Chi.
Yayasan Buddha Tzu Chi berkomitmen membangun total 2.603 unit hunian tetap yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sinergi ini bertujuan memastikan seluruh penyintas bencana di wilayah Sumatra segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.
Tito menjelaskan bahwa terdapat dua skema utama dalam penyediaan hunian bagi penyintas, yaitu skema in-situ dan skema komunal. Pada skema in-situ, masyarakat diberikan keleluasaan untuk membangun kembali rumah mereka secara mandiri di lokasi yang dinilai aman.
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan dana sebesar Rp60 juta untuk setiap rumah yang dibangun secara mandiri. Dana bantuan tersebut akan dicairkan secara bertahap dalam dua kali termin pembangunan kepada pemilik rumah.
Warga juga memiliki pilihan untuk menyerahkan seluruh proses pembangunan fisik hunian tetap mereka kepada pihak BNPB. Opsi ini tersedia bagi warga yang lebih memilih menerima bangunan jadi di lokasi asal mereka yang sudah terverifikasi.
Sementara itu, skema komunal diterapkan dengan memusatkan pembangunan rumah dalam satu kawasan terpadu di atas lahan milik pemerintah daerah. Pembangunannya dikelola langsung oleh Kementerian PKP atau melalui skema kerja sama dengan lembaga lain serta pihak swasta.
Kecepatan pembangunan di Tapsel ini mendapat apresiasi khusus dari Mendagri karena kelengkapan data yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, dinilai sigap dalam menghimpun data rinci mengenai kerusakan rumah warga beserta alamat lengkapnya.
Keakuratan data tersebut mempermudah pemerintah pusat dalam memverifikasi dan menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial kepada masyarakat terdampak.
"Ini semua karena datanya paling lengkap oleh Pak Bupati dari Pak Gus Irawan," ujar Tito.
Berkat data yang valid, penyintas bencana di wilayah ini telah menerima Jaminan Hidup (Jadup) serta Dana Tunggu Hunian (DTH) secara tepat sasaran. Selain itu, bantuan berupa Bantuan Isian Hunian (BIH) dan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) juga telah tersalurkan dengan baik.
Pemerintah berharap pola pelaporan data yang cepat dan akurat ini dapat dicontoh oleh kepala daerah lain yang wilayahnya terkena dampak bencana. Kecepatan pengiriman data dari daerah sangat menentukan durasi verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Efisiensi birokrasi ini menjadi kunci utama agar instansi terkait dapat segera mengeksekusi program bantuan di lapangan.
"Makin cepat, maka BNPB bisa bergerak. Bang Ara Menteri PKP [bisa] segera akan bergerak juga," imbuh Tito.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, turut memuji ketepatan pemilihan lokasi hunian tetap yang dinilai sangat strategis bagi keberlangsungan hidup warga. Ia menekankan pentingnya membangun hunian yang dekat dengan fasilitas publik seperti pasar, sekolah, dan rumah sakit.
Pemilihan lokasi yang terintegrasi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi dan sosial para penyintas di lingkungan baru.
"Lokasi ini tepat sekali, Pak Gus Irawan Pasaribu yang memilih. Ekosistem lokasinya bagus sekali," puji dia.
Konsep pembangunan yang berorientasi pada kemudahan akses masyarakat ini sejalan dengan arahan Presiden dalam menangani dampak bencana nasional.
"Ini sudah sesuai arahan Presiden. Pak Prabowo bilang dalam mengambil keputusan harus mempermudah rakyat," tandas Maruarar.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
