Sejarah Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949 dan Hasil Perundingan

Konferensi yang digelar di Den Haag, Belanda, ini menjadi forum perundingan Indonesia-Belanda untuk menyelesaikan konflik sejak revolusi kemerdekaan. (Foto: Noske, J.D. / Anefo via Wikimedia Commons)

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejarah Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949 menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjalanan diplomasi Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Konferensi yang digelar di Den Haag, Belanda, tersebut menjadi forum perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung sejak revolusi kemerdekaan.

Melalui perundingan ini, jalan menuju pengakuan kedaulatan Indonesia akhirnya terbuka, meski sejumlah kesepakatan masih memunculkan perdebatan hingga bertahun-tahun kemudian.

Konferensi Meja Bundar (KMB) resmi dibuka pada 23 Agustus 1949 dan berlangsung hingga 2 November 1949. Pertemuan tersebut mempertemukan tiga pihak utama, yakni delegasi Republik Indonesia, delegasi Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) atau kelompok negara federal bentukan Belanda, serta delegasi Kerajaan Belanda.

Proses perundingan juga berada di bawah pengawasan Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI) yang sebelumnya ikut memediasi konflik kedua negara.

Berikut sejumlah fakta penting mengenai Konferensi Meja Bundar yang menjadi tonggak sejarah diplomasi Indonesia.

Berawal dari Perjanjian Roem-Royen

Latar belakang Konferensi Meja Bundar tidak dapat dipisahkan dari situasi politik setelah Agresi Militer Belanda II pada akhir 1948.

Saat itu, Belanda kembali melancarkan operasi militer untuk menguasai wilayah Republik Indonesia. Namun, tekanan internasional semakin besar sehingga Belanda didorong kembali ke meja perundingan.

Salah satu hasil penting sebelum KMB adalah Perjanjian Roem-Royen yang disepakati pada 7 Mei 1949. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia bersedia menghentikan perang gerilya, sedangkan Belanda setuju mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta serta membuka jalan menuju konferensi yang lebih besar.

Kesepakatan itulah yang kemudian melahirkan Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Dihadiri tiga delegasi utama

Konferensi Meja Bundar mempertemukan tiga kelompok yang memiliki kepentingan berbeda terhadap masa depan Indonesia.

Mohammad Hatta memimpin delegasi RI sebagai Wakil Presiden sekaligus Ketua Delegasi RI. Ia didampingi sejumlah tokoh penting yang bertugas memperjuangkan pengakuan penuh atas kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu, delegasi BFO dipimpin Sultan Hamid II sebagai perwakilan negara-negara federal yang sebelumnya dibentuk Belanda.

Di sisi lain, delegasi Kerajaan Belanda dipimpin Jan Herman van Maarseveen yang mewakili pemerintah Belanda dalam proses negosiasi.

Kehadiran Komisi PBB sebagai pengawas memberikan jaminan bahwa proses perundingan berjalan sesuai mekanisme yang telah disepakati bersama.

Perundingan berlangsung lebih dari dua bulan

Meski pembukaannya dilakukan pada 23 Agustus 1949, pembahasan dalam Konferensi Meja Bundar berlangsung cukup panjang.

Selama lebih dari dua bulan, para delegasi membahas berbagai persoalan yang menjadi sumber konflik antara Indonesia dan Belanda.

Topik yang dibicarakan tidak hanya mengenai pengakuan kedaulatan, tetapi juga menyangkut bentuk negara, hubungan ekonomi, pembagian aset, hingga status sejumlah wilayah yang masih dipersengketakan.

Berbagai perbedaan pandangan membuat proses negosiasi berlangsung alot, namun akhirnya seluruh pihak berhasil mencapai kesepakatan.

Belanda sepakat menyerahkan kedaulatan

Salah satu hasil terpenting Konferensi Meja Bundar adalah kesediaan Belanda mengakui dan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).

Dalam kesepakatan tersebut disebutkan bahwa penyerahan kedaulatan harus dilaksanakan paling lambat pada 30 Desember 1949. Kemudian pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat melalui upacara yang digelar di Amsterdam dan Jakarta.

Momentum tersebut menjadi menjadi akhir pengakuan kolonial Belanda terhadap sebagian besar wilayah Indonesia, sementara status Irian Barat masih dipersengketakan.

Selain pengakuan kedaulatan, Konferensi Meja Bundar juga menghasilkan beberapa kesepakatan lain.

Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Uni Indonesia-Belanda yang bersifat sukarela sebagai wadah kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Namun, terdapat pula beberapa poin yang menuai kritik. Salah satunya adalah keputusan bahwa penyelesaian status Irian Barat ditunda dan akan dibahas kembali dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.

Selain itu, Republik Indonesia Serikat juga menyetujui untuk menanggung sebagian utang pemerintah Hindia Belanda yang nilainya mencapai 4,3 miliar gulden.

Kedua poin tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan dalam perjalanan politik Indonesia setelah memperoleh pengakuan kedaulatan.

Menjadi tonggak penting diplomasi Indonesia

Konferensi Meja Bundar menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui perlawanan bersenjata, tetapi juga lewat jalur diplomasi internasional.

Kemampuan delegasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional menjadi salah satu faktor penting yang membawa Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan secara internasional.

Meski hasil konferensi tidak sepenuhnya memenuhi harapan semua pihak, KMB tetap menjadi salah satu pencapaian besar dalam sejarah bangsa karena berhasil mengakhiri revolusi kemerdekaan dan konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda.

Demikian sejarah Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949.

(asp/fef)