Jakarta, CNN Indonesia --
Studi terbaru dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menunjukkan mayoritas polusi udara di DKI Jakarta disumbang oleh sektor transportasi.
Studi tersebut merupakan hasil dari penelitian bertajuk Source Apportionment PM2.5 di Jakarta yang dilakukan oleh tim peneliti Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (KK PUL-FTSL) ITB. Penelitian yang didukung oleh Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) ini dipimpin langsung oleh Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.D.
Puji menjelaskan sektor transportasi menjadi penyumbang emisi tertinggi di ibu kota, yang kemudian disusul oleh sektor industri, pembakaran sampah, dan aktivitas konstruksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jakarta jelas paling tinggi adalah sektor transportasi, kemudian baru diikuti industri, pembakaran sampah, baru konstruksi," ujar Puji ketika memaparkan hasil studinya kepada awak media di Jakarta Selatan, Kamis (20/8).
Tiga kontributor penyumbang PM2.5 terbesar di Jakarta secara berurutan adalah kendaraan bermesin diesel sebesar 32,4 persen, kendaraan berbahan bakar bensin 26,9 persen, dan polutan jenis secondary sulfate sebesar 20,3 persen.
Partikel secondary sulfate terbentuk di atmosfer dari gas pencemar, terutama sulfur dioksida (SO₂), yang berasal antara lain dari industri, pembangkit listrik, pelabuhan, dan transportasi.
Jika digabungkan, ketiga sumber tersebut mendominasi pembentukan polusi dengan kontribusi gabungan sebesar 79,6 persen.
Particulate matter (PM) adalah salah satu polutan yang masih menjadi persoalan utama di DKI Jakarta. PM atau partikulat merupakan campuran partikel padat dan droplet cair yang tersuspensi di udara.
PM2.5 menjadi polutan yang paling berbahaya karena ukurannya yang sangat kecil (kurang dari 2,5 mikrometer), sehingga mampu menembus saluran pernapasan dalam. Tingginya paparan PM2.5 di udara ambien dapat memicu risiko asma, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), kanker paru-paru, hingga kematian.
Selain berasal dari sumber aktivitas lokal, studi tersebut juga menemukan tingginya konsentrasi PM2.5 di DKI Jakarta turut dipengaruhi oleh oleh sumber regional akibat adanya indikasi transport pencemar lintas batas.
Pola penyebaran partikulat itu menunjukkan adanya pergerakan polutan dari kawasan industri di daerah penyangga yang masuk menyelimuti ibu kota.
Menyikapi fenomena pencemaran regional ini, Puji menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa bekerja sendirian dalam upaya menanggulangi polusi udara tersebut.
"Jakarta enggak bisa berdiri sendiri melakukan upaya penanggulangan polusi udara ini," ujar Puji.
Guna mengatasi krisis kualitas udara ini, ada sejumlah rekomendasi yang dimiliki oleh tim peneliti ITB. Pemerintah disarankan segera menerapkan standar bahan bakar yang lebih ketat serta mempercepat adopsi kendaraan rendah emisi berstandar Euro IV maupun kendaraan listrik.
Pemerintah juga disarankan mewajibkan penggunaan perangkat penyaring atau Diesel Particulate Filter (DPF) pada operasional truk dan bus sebagai solusi transisi, meningkatkan kepatuhan syarat uji emisi, meremajakan armada kendaraan, serta memperluas akses integrasi transportasi publik secara menyeluruh.
Tak bakal selesai selama ada batu bara
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan berbagai langkah yang dilakukan pihaknya tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah kualitas udara buruk di ibu kota selama industri dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara di wilayah penyangga masih beroperasi.
"Persoalan utamanya bagaimana koordinasi di aglomerasi Jakarta ini, terutama bagi daerah-daerah yang masih mengizinkan industrinya menggunakan bahan bakar batu bara," kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (20/8).
Menurutnya, jika industri dan PLTU berbasis batubara tidak diizinkan, dampaknya akan jauh lebih besar mengurangi masalah polusi di Jakarta. Ia menyinggung keberadaan PLTU Suralaya di Banten.
Pramono mengatakan Pemprov selama ini telah berupaya mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kualitas udara.
"Jadi, apapun yang dilakukan pemerintah di dalam Jakarta dengan membuat mobil listrik, transportasinya diperbaiki, orang yang dulu naik transportasi pribadi ke transportasi umum, menurut saya belum sepenuhnya akan menyelesaikan kalau di sub-urban area atau daerah yang melingkupi Jakarta ini masih diizinkan untuk industrinya menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara, karena itulah salah satu sumber utamanya," ujarnya.
Pramono berharap pemerintah pusat ikut turun untuk koordinasi agar masalah kualitas udara bisa ditangani.
(dhz/pta)
