Jakarta, CNN Indonesia --
Partai Demokrat menegaskan menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui DPRD.
Ketua Dewan Pakar Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan wacana ini sama saja dengan mengambil hak rakyat dan memberikannya kepada elite politik.
"Kalau tiba-tiba diubah lagi menjadi oleh DPRD, sama saja mengambil hak rakyat untuk memilih pemimpinnya, diberikan kepada elit politik, yang namanya DPRD," katanya di acara Inside Politics with Diana Valencia yang disiarkan CNNIndonesia, Selasa (23/12) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andi mengakui kalau biaya politik mahal. Oleh karena itu ia menyarankan agar fokus untuk membuat Pilkada tidak mahal, bukan dengan menghilangkan pemilihan langsung.
"Tapi kalau itu persoalannya, ada banyak cara untuk membuat Pilkada menjadi lebih murah. Tinggal kita mau apa tidak. Kan persoalannya bahwa Pilkada mahal? Kalau Pilkada mahal, jangan kemudian mari kita fokus pada bagaimana membuatnya tidak mahal," ujarnya.
Menurutnya, permasalahan besarnya biaya politik ada di penegakan hukumnya. Tidak akan ada praktik politik uang atau money politics jika penegakan hukumnya berjalan dengan baik.
"Kalau itu money politics-nya yang jadi masalah, maka penegakan hukum. Kalau penegakan hukum dilakukan dengan baik, maka enggak ada orang berani main-main dengan Pilkada,"
Andi kemudian memberikan alternatif-alternatif lain untuk menekan biaya politik dari Pilkada. Salah satunya adalah dengan membatasi uang untuk biaya politik.
"Kalau di klub sepak bola namanya Salary Cap ya, masing-masing klub sepak bola itu ditentukan berapa banyak boleh dia spending dalam rangka itu," jelasnya
"Di Amerika juga ada, kemarin itu seorang Hamdani, pemilihan Wali Kota New York, sampai mengatakan 'Tolong enggak usah lagi kirimin uang saya, kasih sumbangan politik karena saya sudah mencapai limit'. Limit penerimaan sudah capai, limit spending juga sudah dia capai," sambungnya.
Terkait dengan mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan secara langsung, Andi juga merekomendasikan pengurangan Tempat Penghitungan Suara (TPS).
"Begini, caranya adalah kurangi jumlah TPS. Kurangi jumlah TPS maka dia akan menjadi lebih murah. Apalagi kan cuma tiga kalau sekarang Pemilu Daerah itu cuma Kepala Daerah, Pemilu Provinsi, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Cuma tiga kotak di dalam yang dipilih. Karena itu penghitungannya cepat," ujarnya.
Sebelumnya, ada rekomendasi dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai Golkar untuk mendorong pilkada tak langsung atau via DPRD dan koalisi permanen.
Mayoritas fraksi telah menyatakan dukungan terhadap usul itu, yaitu Gerindra, PAN, dan PKB. Sedangkan, PDIP sudah tegas menolak. Sementara NasDem masih belum merespons.
(fma/ugo)
