Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong masyarakat Kabupaten Manokwari untuk terlibat aktif mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan bantuan pangan bagi peserta didik berjalan tepat sasaran dan memenuhi standar kesehatan.
Perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gusti Yudha, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan karena penerima manfaat MBG adalah anak-anak sekolah yang wajib memperoleh makanan aman, segar, dan bergizi.
"Kita semua ikut mengawasi karena yang dapat MBG adalah anak-anak kita sendiri. Jika ditemukan hal-hal negatif dalam penyaluran MBG segera dilaporkan kepada perwakilan BGN Papua Barat," ujar Gusti pada sosialisasi BGN bersama Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren, dikutip dari ANTARA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gusti menjelaskan, makanan dalam program MBG memiliki standar ketat, termasuk batas konsumsi maksimal empat jam setelah dimasak. Melebihi waktu tersebut dapat meningkatkan risiko kontaminasi bakteri dan memicu keracunan.
Karena itu, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memperhatikan waktu distribusi serta menjaga standar higienis makanan.
Ia memaparkan empat prinsip utama MBG, yaktu pemenuhan kebutuhan kalori, komposisi gizi seimbang, standar higienis, dan keamanan pangan. Menu di setiap SPPG juga harus mencakup empat komponen: karbohidrat, protein, sayur, serta buah atau serat.
Adapun kebutuhan energi harian dalam menu MBG telah diatur, yakni 328 kkal untuk siswa TK/PAUD, 368,8-531 kkal untuk SD, 531 kkal untuk SMP, dan 762,5 kkal untuk SMA.
Karena itu, setiap dapur SPPG wajib memperkerjakan seorang ahli gizi untuk memastikan standar tersebut terpenuhi.
Ia menjelaskan, program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan Generasi Emas 2045. Program ini dirancang untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak sekolah, sekaligus mengatasi persoalan stunting, anemia, dan ketimpangan akses pangan di berbagai daerah, termasuk Papua Barat.
Gusti menambahkan bahwa masyarakat dapat berperan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga penyedia bahan pangan lokal melalui koperasi atau BUMDes untuk mendukung kebutuhan dapur MBG yang sangat besar setiap hari.
Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren menilai pengawasan masyarakat adalah unsur penting agar MBG berjalan tepat sasaran, terutama di daerah yang memiliki tantangan geografis dan akses pangan seperti Papua Barat.
Ia menegaskan DPR RI mendukung penuh penguatan pengawasan MBG di Papua Barat, termasuk transparansi suplai bahan baku dan peran aktif sekolah serta orang tua.
"Kami mendorong semua pihak ikut mengawasi kualitas makanan MBG. Anak-anak Papua harus menerima makanan yang benar-benar bergizi, aman, dan sesuai standar yang ditetapkan," kata Obet.
Kepala BGN Perwakilan Papua Barat, Erika Vionita Werinussa mengungkapkan saat ini sudah lima dari 20 SPPG di Kabupaten Manokwari telah memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari.
Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa dapur memenuhi standar higienis dan sanitasi yang telah ditetapkan. SLHS juga menjadi dasar untuk menjaga mutu dan kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat MBG.
(ory/ory)
