Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraup penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp2,63 triliun per 12 November 2025.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (17/11).
"Realisasi PNBP per 12 November tahun 2025 sebesar Rp2,63 triliun atau 82,12 persen dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan tren yang positif meskipun masih memerlukan langkah-langkah percepatan untuk memastikan capaian optimal di akhir tahun nanti," kata Dalu Agung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalu Agung juga menjelaskan realisasi dan proyeksi PNBP Kementerian ATR/BPN menunjukkan tren cukup positif dalam 5 tahun terakhir.
Tahun ini, kemeteriannya menargetkan setoran PNBP mencapai Rp3,2 triliun. Target tersebut disusun dengan perhitungan potensi layanan pertanahan dan tata ruang, serta didukung oleh upaya optimalisasi pelayanan yang terus ditingkatkan.
Namun, ia memprediksi target tersebut tak akan tercapai.
"Proyeksi realisasi penerimaan hingga akhir tahun 2025 sebesar kurang lebih Rp3,13 triliun atau 97,66 persen. Hal tersebut dikarenakan ketidakstabilan kondisi ekonomi nasional yang menyebabkan menurunnya transaksi properti, terutama dalam bentuk tanah," tambahnya.
Lebih lanjut, Dalu Agung merinci realisasi PNBP pada lima pelayanan pertanahan dengan nilai penerimaan tertinggi yang menunjukkan kenaikan secara yoy selama dua tahun terakhir.
Kelima layanan tersebut adalah, pertama, pemeliharaan data pendaftaran tanah dengan realisasi penerimaan sebesar Rp750,15 miliar pada 2025, meningkat 16,8 persen dari Rp642,13 miliar pada 2024.
Kedua, pendaftaran hak tanggungan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp430,61 miliar pada 2025, naik 0,9 persen dari Rp426,48 miliar pada 2024.
Ketiga, perpanjangan hak guna usaha (HGU) dan hak pakai dengan realisasi Rp462,85 miliar pada 2025. Realisasi tersebut meningkat dari Rp516,46 miliar pada 2024.
Keempat, pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dengan realisasi Rp312,21 miliar pada 2025 dan meningkat dari Rp280,07 miliar pada 2024.
Terakhir, pengecekan sertifikat dengan realisasi penerimaan sebesar Rp134,66 miliar pada 2025 dan meningkat dari Rp131,06 miliar pada 2024.
(fln/sfr)
