Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko menanggapi titah Presiden Prabowo Subianto terkait pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Moeldoko menyatakan semangat memajukan industri, termasuk di sektor otomotif, melalui kebijakan TKDN merupakan hal baik. Namun menurutnya, fleksibilitas dalam penerapan TKDN juga perlu dipertimbangkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kami berharap semangat TKDN ini sudah kuat, perlu untuk dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya, sehingga semangat menuju TKDN ini jangan sampai kendor lagi," ujar Moeldoko saat ditemui di Jakarta, Rabu (23/4).
"Setidaknya, TKDN yang fleksibel juga perlu dipertimbangkan," tambah mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.
Menurut Moeldoko, fleksibilitas TKDN pada dasarnya memberi dampak positif terhadap perkembangan industri dalam negeri. Pernyataan ini ia dasarkan pada pengalamannya saat masih menjabat di posisi strategis pemerintahan.
Ia memberi contoh terkait proyek dalam negeri yang terkendala karena aturan TKDN. Proyek tersebut berkaitan dengan teknologi tinggi dan mendesak untuk segera dilaksanakan, namun akhirnya mandek akibat syarat TKDN tidak terpenuhi.
"Sebagai contoh, saya pernah melapor kepada presiden saat masih menjabat sebagai kepala staf. Ada direktur utama energi panas bumi yang terbentur aturan TKDN karena itu penuh high technology. Ini menyulitkan sehingga proyek itu stagnan. Padahal, perusahaannya sudah keburu berutang, akhirnya karena belum bisa jalan, bayar harus terus membayar bunga," jelasnya.
Moeldoko menekankan pentingnya mempertimbangkan fleksibilitas TKDN, terutama untuk kasus-kasus tertentu agar tidak menghambat iklim investasi di masa depan.
"Suatu ketika, saya sampaikan kepada presiden bahwa situasi seperti ini butuh fleksibilitas. Sepanjang kita belum memiliki teknologi yang mumpuni, sebaiknya dipertimbangkan untuk menggunakan komponen dari luar negeri," katanya.
Prabowo sebelumnya secara terbuka menyatakan bahwa aturan TKDN membuat Indonesia kurang kompetitif. Ia mendorong pelonggaran aturan tersebut juga sebagai respons terhadap dampak kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.
"Kita harus realistis. Kalau TKDN dipaksakan, kita akhirnya kalah bersaing," ujar Prabowo belum lama ini.
"Saya sangat setuju TKDN dibuat fleksibel. Mungkin bisa diganti dengan insentif. Tolong ya, para pembantu saya, menteri-menteri saya, sudahlah, realistis. Tolong diubah, TKDN dibikin yang realistis saja!" ujar Prabowo.
(ryh/fea)
