Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tengah memperbaiki data terkait kelompok masyarakat desil 9 dan 10. Itu dilakukan menyusul adanya protes warga terkait kelompok yang berhak membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi alias pertalite.
Masyarakat protes karena mereka dimasukkan ke dalam desil 9 dan 10, padahal realitas kemampuan ekonomi mereka diklaim tidak mencerminkan kriteria tersebut.
Protes ini sejalan dengan munculnya rencana pemerintah yang akan melarang warga di golongan desil 9 dan 10 untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun klasifikasi desil ini bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Purbaya menegaskan pihaknya telah mengucurkan anggaran besar untuk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ini guna membenahi sistem pendataan.
"Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya ketika ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
Ia menjelaskan dana yang dikucurkan ke BPS tahun ini dialokasikan salah satunya untuk data DTSEN sekaligus pelaksanaan Sensus Ekonomi. Totalnya mencapai Rp7 triliun.
Purbaya mengungkap BPS meminta penambahan anggaran tersebut pada awal tahun ini.
Kementerian Keuangan pun memenuhi permintaan itu guna memastikan pendataan DTSEN yang lebih tepat.
"Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua, kan biasanya selalu ada kalau di survei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapih," ujar Purbaya.
Terkait dengan kepastian pemberlakuan pelarangan membeli Pertalite bagi desil 9 dan 10, ia mengatakan pemerintah masih akan terus memantau dinamika ekonomi masyarakat di lapangan.
Saat ini, pemerintah sedang fokus menyiapkan sistem pelarangannya.
"Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," ujar Purbaya.
BPS menyatakan cara menentukan desil tidak didasarkan hanya pada penghasilan, kepemilikan satu jenis barang, daya listrik, pekerjaan, maupun satu indikator tertentu.
Desil adalah salah satu informasi penting dalam DTSEN yang mengelompokkan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya.
Keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing- masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.
Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan angka desil perlu dipahami sebagai suatu pemeringkatan relatif.
"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi," kata Amalia dalam keterangan tertulis, Jumat (21/8).
Oleh karena itu, kata dia, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga. Desil bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga.
Sebagai contoh, keluarga pada desil 3 berarti berada pada kelompok ketiga dari sepuluh kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif.
Keluarga dalam desil yang sama juga tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama.
(dhz/ins)
