Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Kamboja pada Senin (7/7) menuduh Thailand melakukan upaya jahat untuk mencemarkan nama baik negara mereka dengan menuduh Phnom Penh terlibat dalam serangan siber terhadap sejumlah institusi Thailand.
Ketegangan antara kedua negara Asia Tenggara ini terus memanas sejak insiden baku tembak di wilayah perbatasan sengketa pada akhir Mei lalu.
Insiden ini menewaskan seorang tentara Kamboja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baku tembak itu memicu penutupan sejumlah pos perbatasan, larangan impor produk Thailand oleh Kamboja, serta pencopotan sementara Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pekan lalu karena dugaan pelanggaran etika dalam menangani krisis tersebut.
Kementerian Pos dan Telekomunikasi Kamboja (MPTC) merespons tudingan yang beredar di media sosial Thailand bahwa Phnom Penh telah menggunakan hacker asal Korea Utara untuk menyerang institusi di negara tetangga.
"Kerajaan Kamboja tidak memiliki hubungan apa pun dengan kelompok hacker Korea Utara," kata MPTC dalam pernyataan resminya.
"MPTC menganggap tuduhan ini sebagai upaya jahat Thailand untuk mencoreng reputasi Kamboja di mata internasional."
Tak hanya membantah, Kamboja juga balik menuduh bahwa kelompok peretas asal Thailand bernama "BlackEye-Thai" telah mencoba menyerang hampir seluruh sistem daring milik pemerintah Kamboja dalam dua pekan terakhir. Namun, menurut MPTC, upaya itu berhasil digagalkan.
Ketegangan politik kian meruncing setelah Paetongtarn ditangguhkan dari jabatannya.
Mahkamah Konstitusi Thailand menyatakan terdapat cukup alasan untuk menduga ia melanggar etika sebagai menteri dalam upaya menangani konflik perbatasan.
Dalam salah satu percakapan telepon yang bocor dari pihak Kamboja, Paetongtarn terdengar menyapa mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dengan sebutan "paman" dan menyebut seorang komandan militer Thailand sebagai "lawan".
Rekaman itu memicu kritik bahwa ia terlalu tunduk kepada Phnom Penh dan meremehkan militer negaranya sendiri.
Meski telah ditangguhkan, konflik belum mereda.
Sebelum diberhentikan, Paetongtarn sempat melakukan perombakan kabinet yang mengangkat dirinya sebagai Menteri Kebudayaan.
Dalam langkah kontroversial pertamanya pada Jumat (5/7), ia menghentikan proses pemulangan 20 artefak Khmer kuno ke Kamboja, dengan alasan keterbatasan anggaran, meski sebelumnya ia sudah berjanji untuk mengembalikannya pada April lalu.
Sengketa perbatasan kedua negara ini berakar dari penetapan garis batas sepanjang 800 kilometer yang dilakukan pada awal abad ke-20, saat wilayah tersebut masih berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis.
Sejak 2008, konflik tersebut telah menewaskan sebanyak 28 orang, namun sempat mereda sebelum kembali memanas pada Mei tahun ini.
(zdm/bac)
