Trump Girang DK PBB Setuju Kirim Pasukan Internasional ke Gaza

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyambut girang resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) dan pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza, Palestina.

Trump mengatakan pemungutan suara DK PBB pada Senin (17/11) sangat "luar biasa" lantaran draf resolusi disetujui nyaris oleh semua anggota. Tidak ada satu pun negara yang menentang. Hanya Rusia dan China yang memilih abstain.

"Selamat kepada Dunia atas pemungutan suara luar biasa DK PBB beberapa waktu lalu yang mengakui dan mendukung dewan perdamaian, yang akan dipimpin oleh saya, dan meliputi para pemimpin dunia yang kuat dan terhormat," kata Trump dalam unggahan di media sosialnya Truth Social.

Trump berujar hasil pemungutan suara itu merupakan persetujuan terbesar dalam sejarah PBB. Ia pun berterima kasih kepada seluruh anggota DK PBB, termasuk Rusia dan China, serta kepada negara-negara yang telah mendukung resolusi, yakni "Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Indonesia, Turki, dan Yordania".

"Ini akan jadi salah satu persetujuan terbesar dalam sejarah PBB, yang akan mengarahkan pada perdamaian lebih lanjut di seluruh dunia serta merupakan momen bersejarah sebenar-benarnya," tulis Trump.

DK PBB pada Senin mengesahkan resolusi usulan AS untuk membentuk BoP di Jalur Gaza serta mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) ke wilayah tersebut.

Tiga belas negara mendukung resolusi ini, sedangkan Rusia dan China abstain tanpa memveto.

Resolusi ini disebut mendukung rencana perdamaian di Gaza yang diajukan Trump pada 29 September lalu. Salah satunya mengenai pembentukan BoP "sebagai pemerintahan transisi" di Gaza yang akan dipimpin oleh Trump.

Dengan resolusi ini, BoP diberikan wewenang untuk membentuk ISF yang dapat dikerahkan di bawah komando BoP. Negara-negara yang hendak menyumbang personel disebut mesti berkonsultasi dengan Mesir dan Israel.

BoP akan diberikan mandat untuk memerintah Gaza hingga akhir tahun 2027. Badan ini akan mengoordinasikan upaya rekonstruksi wilayah kantong tersebut.

Kelompok milisi Hamas Palestina menolak resolusi ini. Hamas menyatakan resolusi tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina.

Sementara itu, Otoritas Palestina (PA) menyambut baik resolusi. PA menyebut resolusi ini menegaskan pembentukan gencatan senjata yang permanen dan komprehensif serta mendorong pendirian negara Palestina yang merdeka.

(blq/dna)