Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden RI Prabowo Subianto langsung tancap gas melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan jajaran menterinya membahas kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) setibanya di Indonesia usai lawatan luar negeri akhir pekan lalu.
Kemudian, pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa pada Program Prioritas MBG di Kementerian Kesehatan, pada Minggu (28/9) siang. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Prabowo untuk mengatasi permasalahan MBG.
Salah satu poin yang diputuskan dalam rapat itu adalah Prabowo memerintahkan agar seluruh kasus keracunan untuk diinvestigasi secara menyeluruh. Ia juga menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah ditutup sementara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian SPPG yang menyediakan program MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHL).
Dan, berikut adalah delapan update terkait persoalan MBG yang terjadi pada Senin (29/9) kemarin:
Data JPPI: 8.649 Anak Keracunan MBG
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat ada 8.649 anak menjadi korban keracunan MBG hingga 27 September 2025. Peningkatan tertinggi terjadi pada pekan 22-27 September dengan 2.197 korban.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut jumlah korban kemungkinan lebih banyak karena ada potensi kasus yang tidak terlapor.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN), per 25 September ada 5.914 Orang Keracunan MBG.
Pemerintah Tanggung Seluruh Biaya Korban
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang, memastikan seluruh biaya perawatan korban keracunan MBG akan ditanggung pemerintah. Beberapa kasus bahkan ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
"Kami sampaikan bahwa penerima manfaat program MBG yang terdampak akibat insiden keamanan pangan dan dirawat di rumah sakit tidak mengeluarkan biaya apapun, Keseluruhan biaya perawatan akan ditanggung oleh pemerintah," ujar Nanik, Senin (29/9).
Kepala UPTD Labkes Dinas Kesehatan Jawa Barat, Ryan Bayusantika, mengungkap hasil laboratorium menunjukkan adanya bakteri Salmonella dan Bacillus Cereus pada sampel makanan MBG di Kabupaten Bandung Barat.
"Hasil pemeriksaan kami menunjukkan adanya bakteri pembusuk yakni Salmonella dan Bacillus Ceureus yang berasal dari komponen karbohidrat dalam makanan," ujarnya.
Ryan menegaskan pentingnya menjaga higienitas dapur dan bahan makanan.
Habiskan anggaran Rp1,2 T per hari mulai 2026
Kepala BGN,Dadan Hindayana, mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyerap anggaran Rp1,2 triliun mulai tahun depan.
Karena itu, ia yakin penyerapan anggaran MBG pada 2026 sebesar Rp335 triliun bisa berjalan dengan optimal.
"Tahun depan, mulai hari pertama, kita akan serap Rp1,2 triliun per hari. Jadi penyerapannya tahun depan sudah tidak lagi masalah. Bahkan mungkin penyerapannya pasti sekali Rp1,2 triliun per hari tahun depan," katanya di kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).
Sementara itu, untuk tahun ini, anggaran MBG diputuskan Rp99 triliun. Rinciannya anggaran awal Rp71 triliun dan anggaran tambahan Rp28 triliun.
Dadan mengatakan saat ini penyerapan anggaran MBG baru Rp19,3 triliun. Ia mengatakan penyerapan anggaran MBG akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penerima manfaat serta semakin banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umur yang terbentuk.
Ia mengatakan jumlah SPPG akan terus bertambah hingga mencapai 10 ribu unit di akhir September.
"Oleh sebab itu di pertengahan Oktober Rp4,5 triliun sendiri sudah akan terserap," katanya.
Komnas HAM turun tangan
Komnas HAM tengah mengusut dugaan pelanggaran HAM buntut insiden keracunan massal di pelbagai daerah imbas program MBG.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut pihaknya saat ini telah mengumpulkan fakta dan informasi terkait kasus keracunan itu. Dalam waktu dekat, kata dia, Komnas HAM akan menyampaikan sikap resmi kepada publik.
"Terkait dengan MBG, ini kami sudah mengumpulkan fakta dan informasi soal keracunan di berbagai wilayah. Kami akan segera menyampaikan ke publik terkait dengan sikap Komnas HAM," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (29/9).
Ia menjelaskan hasil identifikasi awal Komnas HAM akan dipublikasikan dalam 1-2 hari ke depan. Di dalamnya, kata dia, ada juga soal pemetaan potensi pelanggaran HAM dan rekomendasi kepada pemerintah.
Hotline BGN
Menanggapi maraknya kasus keracunan, BGN membuka hotline pengaduan masyarakat sejak Kamis (25/9) yang dimana hal ini disampaikan oleh Khairul Hidayati, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN. Tidak hanya menerima aduan, saluran ini juga berfungsi sebagai pusat informasi
Dua nomor yang bisa dihubungi adalah 088293800268 (Operator 1) dan 088293800376 (Operator 2). Nantinya, setiap laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain menerima aduan, saluran itu juga berfungsi sebagai pusat informasi. Masyarakat dapat menghubungi hotline untuk menanyakan teknis program, distribusi pangan, maupun standar kualitas yang diterapkan dalam MBG.
(nat/kid)
