Jakarta, CNN Indonesia --
Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Bali menyoroti para arsitek asing diduga ilegal yang kian marak di Pulau Bali, memicu keresahan para arsitek Bali yang sudah terdaftar secara resmi.
Ketua IAI Bali, I Wayan Agus Novi Dharmawan mengungkap, jika dilihat di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bali, saat ini hanya ada empat perusahaan arsitek asing yang mengantongi izin resmi.
Agus Novi menduga arsitek asing selain dari perusahaan yang terdaftar itu bekerja secara ilegal alias bodong. Ia menerangkan, IAI mengetahui keberadaan arsitek asing ilegal karena banyak WNA yang menawarkan jasa arsitektur secara terbuka di media sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tidak pernah mendata resmi (berapa banyak arsitek asing ilegal). Karena, bukan kewenangan kami, dan perizinan ranahnya di Dinas Tenaga Kerja. Kami hanya melihat dari posting posting di media sosial. Bahkan miris sekali kalau kita lihat di Google arsitektur Bali, bisa-bisanya yang keluar adalah orang asing," kata Agus Novi, saat dikonfirmasi Selasa (29/4).
Ia menyakini, banyak WNA yang mengaku-ngaku sebagai arsitek dan ketika mereka memasang iklan menggunakan kata-kata yang bombastis seperti 'the best architecture in Bali'.
"Dan itu banyak. Apalagi mereka itu tidak tahu tentang etika praktik arsitektur, kalau kita kan tidak boleh yang istilahnya menyanjung diri. Jadi kita di lembar iklan itu tidak boleh bilang kita the best architecture in Bali. Secara etika kan tidak boleh, sedangkan orang-orang itu, dia tidak tahu dan dengan gampangnya dia beriklan the best architecture in Bali. Jadi ketika klik yang keluar adalah mereka," imbuhnya.
Menurutnya praktik WNA menjadi arsitek ilegal mulai marak pasca pemulihan Pandemi Covid-19 di Bali. Agus Nova menduga ada kemungkinan mereka melakukan secara individu dan ilegal alias tidak memiliki izin.
"Yang ramai itu kan pasca pemulihan Covid-19. Kalau dulu kan tidak semasif sekarang. Pernah saya lihat iklannya di media sosial semacam legal konsultan atau kepengurusan izin bangunan, ada orang asing yang mengerjakan dan itu sungguh ironis sekali. Orang luar bisa membantu mengurus izin di dalam negeri," ungkapnya.
Agus Novi juga menyampaikan para arsitek asing ilegal itu menawarkan jasa arsitektur kepada sesama warga asing yang ingin mendirikan bangunan di Pulau Bali.
"Mereka buat sosmed dan Instagram, itu mereka beriklan dengan bahasanya mereka. Jadi bukan dari bahasa Indonesia tetapi lebih bahasa negaranya. Kayak Rusia begitu dia kan pakai bahasa dia untuk beriklan. Jadi tentunya pasarnya adalah orang-orangnya dia bukan orang di Indonesia," ujarnya.
IAI, kata Agus, belum bisa memastikan negara asal arsitek ilegal yang banyak melakukan beredar di Bali.
Namun dia kembali menyebut bahwa para arsitek asing ilegal ini menawarkan jasa arsitektur untuk membuat akomodasi atau penginapan seperti vila yang bisa saja dimiliki oleh orang asing.
"Sementara akomodasi pariwisata itu yang memang sering banyak terlihat itu kan vila. Makanya, dari Pak Dinas Pariwisata sekarang ada statement tamu ramai tapi kok hotel sepi. Mereka tidak hanya ke Indonesia sebagai turis tetapi mereka juga sebagai pengusaha, hal seperti ini yang kita pertanyakan ke imigrasi, apakah memang benar mereka di sini memiliki izin atau mereka memang statusnya turis tetapi nyuri-nyuri bekerja sebagai kontraktor atau sebagai apa," ungkapnya.
Agus Novi menaksir pendapatan arsitek asing ilegal ini sangat banyak karena mereka menyasar sesama warga asing. Bayaran pun lewat mata uang mereka.
Ia menerangkan, di Indonesia profesi arsitek diatur lewat Undang-undang, Nomor 6, Tahun 2017 tentang Arsitek dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15, Tahun 2021 yang mengatur mengenai arsitek.
Dari aturan itu, hanya orang yang memiliki surat tanda registrasi arsitek yang bisa disebut sebagai arsitek. Dan untuk warga asing bisa melakukan praktik arsitek di Indonesia dengan beberapa persyaratan yang harus dimiliki.
"Dan tentunya mereka harus melapor dan meregistrasikan dirinya di Dewan Arsitek Indonesia. Jadi Dewan Arsitek ini adalah badan yang mengeluarkan surat tanda registrasi arsitek Indonesia. Jadi ketika sudah diterbitkan itu boleh sudah disebut arsitek," terangnya.
Menurut Agus Novi, yang menjadi masalah saat ini adalah orang asing yang tidak mengerti arsitek dan tidak paham arsitek Bali tapi dia mengaku-ngaku sebagai arsitek dan itu yang sebenarnya menjadi permasalahan.
"Itu kan tidak terdeteksi. Kalau dia memang arsitek di negaranya, di dewan arsitek itu bisa kita kontak benar atau tidak. Tapi ini memang mengaku-ngaku arsitek, ini sangat berbahaya. Karena kemungkinan dia tidak tahu ilmu arsitektur," ungkapnya.
Agus Novi menyatakan, pihaknya tidak anti warga asing atau tidak membolehkan warga asing yang menjadi arsitek. Dia bahkan mengakui perkembangan arsitektur Bali tidak lepas dari pengaruh asing sejak zaman dulu.
"Kan banyak juga karya-karya di Indonesia itu dikerjakan oleh arsitek dari luar. Karena memang belum memiliki arsitek yang dianggap mampu pada saat itu. Tetapi, karya-karya arsitek yang dihasilkan pada zaman itu memang menyesuaikan dengan lingkungan sesuai iklim tropis di Indonesia. Dan di Bali sesuai dengan adat dan budaya, sesuai dengan prinsip-prinsip arsitektur Bali," jelasnya.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali, Tjokorda Bagus Pemayun menyatakan bakal menindak WNA yang bekerja sebagai arsitek ilegal di Pulau Bali.
Pemayun mengingatkan ada Peraturan Daerah (Perda), Nomor 5, Tahun 2005 tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung di Bali.
"Pertama kita sudah memiliki perda terkait dengan bagaimana bangunan dan sebagainya. Tentu ini akan menjadi atensi dari pemerintah Provinsi Bali untuk menindak hal-hal yang begitu," kata Pemayun, di Denpasar, Bali, Selasa.
Pemayun mengaku belum mendapatkan laporan secara langsung soal dugaan marak arsitek ilegal di Bali. Namun dia memastikan fenomena arsitek asing ilegal akan menjadi atensinya ke depan.
"Kalau kami di Dispar laporan ini belum ada. Untuk itu belum ada, nanti menjadi atensi kita," ujarnya.
(kdf/wis)
