Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto ingin membangun Sekolah Rakyat.
Pasalnya, menurut Dody, sang kepala negara ingin melahirkan bibit baru pesepak bola.
Oleh karena itu, Dody mengklaim kriteria lahan yang dibutuhkan adalah cukup untuk membangun lapangan sepak bola. Ia menyebut setidaknya Sekolah Rakyat itu punya fasilitas mini soccer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Arahan Pak Presiden (Prabowo), kalau bisa bikin lapangan sepak bola yang full (di Sekolah Rakyat), arahan Pak Presiden seperti itu. Sehingga kemudian banyak mencetak bibit-bibit baru di sepak bola. Arahan awal seperti itu," ungkap Dody dalam Diskusi di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (9/5).
"Tapi kan ndak semua pemerintah kota bisa menyiapkan (lahan) sebesar itu. Apalagi kalau kota-kota besar kayak Surabaya, Jakarta, kan susah mencari tanah kosong sebesar itu," tegasnya.
Dody menjelaskan pada akhirnya pembangunan Sekolah Rakyat di tahap awal tak akan sebesar rancangan awal. Namun, ia menekankan komitmen PU untuk membangun Sekolah Rakyat di Indonesia.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, anggaran mereka di 2026 mencapai Rp32 triliun. Khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat ditetapkan senilai Rp25,8 triliun.
Ia mengklaim setiap sekolah membutuhkan dana sekitar Rp150 miliar. PU bakal menyelesaikan 100 Sekolah Rakyat pada Juli 2025 mendatang, tapi masih berbentuk renovasi.
"Saya fokus bagaimana bisa ngejar Juli (2025) selesai yang renovasi tahap 1, 65 (Sekolah Rakyat)-100. Tahap 2 itu Juli 2026 selesai (pembangunan 100 sekolah). Itu yang sebenarnya hari ini lagi saya kejar. Karena kan politik anggaran itu agak ribet ya. APBN itu kan banyak step yang mesti kita lalui," tuturnya.
"Desain (Sekolah Rakyat) yang terbaik untuk minimum 1.000 murid. Cuma, masalahnya kan ketersediaan lahan saja. Kalau lahannya cuma 5 hektare-5,5 hektare, ya lapangan bolanya kecil. Kalau sampai 8 hektare, ya lapangan bolanya full," imbuh Dody.
Selain PU, Dody mengundang keterlibatan pihak swasta untuk membangun Sekolah Rakyat. Ia menegaskan swasta juga bisa membuat 100 sekolah per tahun melalui program corporate social responsibility (CSR).
PU menegaskan untuk lokasi pembangunan tetap akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ini terutama untuk menentukan wilayah mana yang terdapat warga desil 1 sampai desil 2.
]
"Nah, ini mesti lebih disosialisasikan ke teman-teman bupati (dan) wali kota. Saya agak sedih karena beberapa bupati dan wali kota menolak ini (Sekolah Rakyat) dengan alasan tidak ada desil 1 dan desil 2," ungkap Dody.
"Cuma yang di kepala saya ini kan sebenarnya kayak kail gitu. Kail yang diberikan Pak Prabowo agar ekonomi itu bergerak di tempat-tempat kemiskinan itu. Katakanlah 1 sekolah gitu ya, 1.000 murid. Kan pasti tiap hari makan, pasti beli beras, beli sayur. Kan itu semua dari lokal. Itu kan ada ekonomi yang bergulir di situ," tegasnya.
(skt/sfr)
