Jakarta, CNN Indonesia --
Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mendesak pemerintah agar segera memberikan kepastian terkait kebijakan insentif motor listrik. Sikap maju-mundur pemerintah dinilai telah menekan angka penjualan dan mengancam kelangsungan bisnis dealer.
Ketua Periklindo Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mantap mengucurkan insentif karena dampaknya menguntungkan kedua belah pihak.
"Kalau pemerintah menikmati seperti itu, jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif. Kenapa insentif maju mundur, maju mundur kayak umbel saja gitu loh," kata Moeldoko dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi VII DPR RI, Senin (21/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketidakpastian kebijakan ini membuat bisnis menjadi serba membingungkan bagi pabrikan maupun konsumen. Sikap menunggu kepastian yang diambil calon pembeli memicu kemacetan transaksi di dealer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kadang diberikan harapan, besoknya lagi nunggu lagi kapan akan diberikan. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh dealer-dealer kita, pabrikan, itu stuck sekarang," ujarnya.
Ancaman gulung tikar kini membayangi penjualan jika situasi stagnan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya dorongan pasar.
"Dengan stuck itu risikonya, banyak diler yang mati. Karena apa? Karena masyarakatnya menunggu, kapan ini subsidi diberikan? Akhirnya enggak beli-beli motor," ucapnya.
Kejelasan arah kebijakan dipandang sebagai poin krusial untuk menjaga investasi dan pertumbuhan ekosistem kendaraan. Moeldoko meminta dukungan dari DPR agar pemerintah tidak setengah hati merilis aturan.
"Itu persoalan besar ini. Jadi mohon nanti DPR juga memberikan dukungan penuh untuk pemerintah tidak ragu-ragu memberikan insentif," tambah Moeldoko.
Ia juga mengkritik kebijakan insentif berdurasi singkat yang kerap membuat dunia usaha kesulitan melakukan perencanaan jangka panjang. Ia mengusulkan agar skema bantuan tersebut minimum untuk kurun waktu tiga tahun.
"Sekarang ini kebijakan tentang insentif itu setahun, berikutnya janji lagi, nunggu belum turun-turun, entar lagi mungkin ingat kasih lagi setahun. Ini tidak membawa kepastian bagi para pelaku industri," tutupnya.
(hjn/mik)


















































