Jakarta, CNN Indonesia --
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung rencana pengiriman siswa bermasalah ke Barak TNI/Polri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifa Rosyidi menyebut Dedi sudah mempunyai pertimbangan dan kriteria sendiri sebelum mengambil kebijakan itu.
"PGRI pada dasarnya itu mendukung Pak Dedi karena PGRI mengerti pasti Pak Dedi melakukan tindakan pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria yang jelas," kata Unifa saat dihubungi, Rabu (30/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, rencana itu perlu didukung jika Dedi telah berkomunikasi dengan para orang tua dan pihak terkait. Unifa menyinggung sejumlah kriteria siswa yang disampaikan Dedi.
"Beliau telah melakukan kriteria bahwa kriteria yang orang tuanya sudah tidak sanggup, sekolahnya tidak sanggup, anaknya yang apa tidak bisa diatur. Tapi yang paling penting harus ada evaluasi terus-menerus," katanya.
Unifa mengingatkan agar hati-hati dalam mengkategorikan siswa yang nakal. Ia mengatakan jangan sampai siswa kreatif dikategorikan siswa nakal.
"Bahwa tindakan itu dimaksudkan untuk mendidik, bukan untuk menghukum. Jadi kita itu percaya kalau Pak Dedi melakukan tindakan itu didasarkan kepada edukasi yang jelas, yaitu dalam rangka untuk mendidik, mengarahkan, membina, dan juga harus dilakukan evaluasi secara terus-menerus," katanya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya mengungkap sejumlah kategori siswa bermasalah di Jawa Barat.
Dedi menegaskan rencananya sudah bulat. Dia mengklaim program tersebut sudah dibicarakan dengan TNI dan Polri. Rencananya juga diklaim telah didukung.
Dedi mengatakan para siswa yang akan dikirim ke barak TNI itu mulai dari mulai siswa yang suka tawuran, siswa yang bermain game seperti mobile legend tak ingat waktu, siswa yang tak patuh orang tua, hingga yang gemar minuman beralkohol.
"Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main ML yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tua melawan. Melakukan pengancaman. Di sekolah bikin ribut. Bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah enggak nyampe. Kan, kita semua dulu pernah gitu ya," katanya.
Lembaga pemerhati HAM Imparsial mewanti-wanti Dedi Mulyadi atas kebijakan tersebut.
Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai rencana tersebut sebagai bentuk nyata militerisasi di ranah sipil dan bertentangan dengan prinsip HAM.
Menurut dia, pelibatan TNI untuk menjawab persoalan siswa nakal secara jelas menyalahi fungsi TNI itu sendiri. Kata Ardi, Dedi sudah sepatutnya menyadari garis demarkasi antara urusan sipil dan militer.
Dia mengatakan pelibatan TNI dalam membina siswa nakal juga tidak tepat di tengah kritik tajam terhadap institusi TNI akibat perilaku kekerasan prajurit di ranah sipil.
Selain itu, mereka yang dianggap siswa nakal itu juga masih tergolong dalam usia "anak" yang dalam prinsip HAM harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak yang jauh dari budaya kekerasan.
(yoa/wis)
