Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah membuka peluang bagi perusahaan Amerika Serikat (AS) untuk berinvestasi dan melakukan eksplorasi mineral kritis di Indonesia.
Pemerintah, kata dia, akan memberikan ruang dan fasilitasi bagi investor asing sepanjang mengikuti aturan yang berlaku di dalam negeri.
Bahlil menegaskan RI menerapkan prinsip politik dan ekonomi bebas aktif dalam kerja sama investasi, termasuk di sektor mineral strategis seperti nikel dan logam tanah jarang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara lain yang ingin melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor mineral kritikal," ujar Bahlil dalam konferensi pers yang ditayangkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (20/2).
"Untuk mineral kritikal seperti nikel, logam tanah jarang, dan mineral lainnya, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat yang ingin berinvestasi di Indonesia, dengan tetap menghormati aturan yang berlaku di negara kita," tambahnya.
Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak berarti pemerintah membuka keran ekspor bahan mentah. Menurutnya, ekspor hanya diperbolehkan setelah mineral melalui proses pemurnian di dalam negeri.
"Perlu ditegaskan, ini bukan berarti kita membuka ekspor bahan mentah. Tidak. Yang dimaksud adalah setelah dilakukan pemurnian, hasilnya dapat diekspor," katanya.
Bahlil menjelaskan pemerintah juga akan menawarkan wilayah pertambangan kepada perusahaan yang berminat serta telah memetakan sejumlah lokasi yang memiliki potensi mineral kritis. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pengembangan industri hilirisasi sekaligus mendukung investasi sektor pertambangan nasional.
Ia mencontohkan investasi asing di sektor mineral sebenarnya telah berjalan sebelumnya, salah satunya melalui kerja sama dengan perusahaan tambang asal AS, Freeport.
Perusahaan tersebut telah memiliki konsesi pertambangan sesuai ketentuan dan membangun smelter tembaga dengan nilai investasi hampir US$4 miliar atau setara Rp67,48 triliun (asumsi kurs Rp16.870 per dolar AS), yang disebut sebagai salah satu smelter tembaga terbesar di dunia.
Selain peluang investasi baru, Bahlil juga menyinggung rencana perpanjangan operasi Freeport di Indonesia. Ia menyebut dalam dua tahun terakhir pemerintah, MIND ID, dan Freeport McMoRan telah melakukan negosiasi intensif terkait keberlanjutan operasional tambang di Timika, Papua.
"Dalam perpanjangan ini, akan dilakukan divestasi tambahan 12 persen kepada negara tanpa biaya akuisisi saham, sehingga total kepemilikan Indonesia menjadi 63 persen pada tahun 2041. Sebagian saham ini juga akan diberikan kepada pemerintah daerah Papua," ujarnya.
Saat ini, produksi konsentrat Freeport sekitar 3,2 juta ton per tahun yang menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga dan 50-60 ton emas. Puncak produksi diperkirakan terjadi pada 2035 sehingga pemerintah menilai keberlanjutan operasional perlu dijaga untuk memastikan lapangan kerja, penerimaan negara, dan pendapatan daerah tetap terjamin.
Kebijakan pembukaan peluang investasi mineral kritis tersebut menjadi bagian dari kerja sama ekonomi Indonesia dan AS dalam kerangka perjanjian perdagangan timbal balik (Agreement on Reciprocal Trade/ART) yang ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia juga berencana membeli bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan minyak mentah dari AS senilai sekitar US$15 miliar. Pemerintah menegaskan pembelian tersebut dilakukan dengan mengalihkan sebagian volume impor dari negara lain dan mempertimbangkan prinsip saling menguntungkan bagi kedua negara.
(del/ins)
