Jakarta, CNN Indonesia --
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyatakan Indonesia berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas total 10 gigawatt (GW) sebagai bagian dari target penambahan kapasitas energi nasional hingga 2040.
Kontrak pembangunan pembangkit tersebut diperkirakan mulai diberikan dalam lima tahun ke depan.
Rencana ini merupakan bagian dari ekspansi besar energi terbarukan yang ditargetkan pemerintah dalam rangka mencapai netral karbon sebelum 2050.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hashim mengatakan Indonesia akan menambah kapasitas listrik sebesar 103 GW hingga 2040, terdiri dari 75 GW energi terbarukan seperti surya, angin, panas bumi, dan biomassa, 10 GW dari tenaga nuklir, serta 18 GW dari gas.
Saat ini, kapasitas listrik terpasang di Indonesia sekitar 90 GW, di mana lebih dari separuhnya berasal dari batu bara. Energi terbarukan baru menyumbang kurang dari 15 GW, sementara belum ada PLTN yang beroperasi di Indonesia.
"Banyak kontraknya akan diberikan dalam lima tahun ke depan, terutama kontrak nuklir karena membutuhkan waktu persiapan yang panjang," ujar Hashim dalam wawancara dengan Reuters di New York, dikutip Jumat (2/5).
Ia menyebut sejumlah perusahaan internasional telah menunjukkan minat terhadap proyek ini, seperti Rosatom dari Rusia, China National Nuclear Corporation, Rolls Royce dari Inggris, EDF dari Prancis, dan NuScale Power Corporation dari Amerika Serikat (AS).
Menurut Hashim, perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi Danantara (Danantara Indonesia).
Meski demikian, lokasi pembangunan PLTN belum ditentukan. Hashim mengakui hal ini masih menjadi isu sensitif mengingat posisi Indonesia di wilayah Cincin Api Pasifik yang rawan gempa dan aktivitas vulkanik.
Ia menjelaskan PLTN skala besar cocok dibangun di wilayah barat Indonesia, dengan kapasitas sekitar 1 GW per unit. Sementara di wilayah timur, PLTN berteknologi reaktor modular kecil (SMR) berbasis laut dengan kapasitas hingga 700 megawatt dinilai lebih sesuai.
Hashim menekankan transisi energi akan dijalankan dengan pendekatan seimbang. Pemerintah tetap berfokus pada pertumbuhan ekonomi, dengan target kenaikan dari 5 persen menjadi 8 persen dalam beberapa tahun ke depan.
"Pemerintah tidak ingin melakukan bunuh diri ekonomi. Tidak akan ada phase out, tetapi akan ada phase down," tegasnya.
Ia juga mengatakan kesepakatan dengan Asian Development Bank (ADB) untuk mempensiunkan lebih awal PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt di Jawa Barat kemungkinan akan selesai dalam beberapa bulan mendatang.
Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$20 miliar atau setara Rp328,62 triliun (asumsi kurs Rp16.431 per dolar AS).
Namun, ia mengakui proses transisi ini menghadapi tantangan, termasuk kekhawatiran terhadap risiko hukum dan finansial dalam penutupan PLTU, serta penarikan dukungan pemerintah AS dari kemitraan JETP.
(del/sfr)
