Jakarta, CNN Indonesia --
Perkumpulan Industri Kecil dan menengah Komponen Otomotif (PIKKO) yang dibina Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan dukungan bagi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) seharusnya tidak dilaukan dengan cara mengimpor utuh atau CBU kendaraan melainkan memanfaatkan kemampuan dalam negeri.
Pernyataan ini menyoroti pengadaan KDKMP berupa kendaraan komersial untuk distribusi pangan yang dilakukan BUMN Agrinas Pangan Nusantara. Agrinas diketahui akan mengimpor setidaknya 105 ribu unit kendaraan komersial, termasuk pikap, asal India.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Dirjen IKMA) Kemenperin Reni Yanita menjelaskan PIKKO adalah asosiasi Manufaktur IKM Komponen Otomotif yang berdiri sejak 13 tahun yang lalu dengan anggota sebanyak 110 IKM.
Para anggota PIKKO memproduksi komponen otomotif berbahan dasar metal, plastic rubber dan nonwoven insulation, carpet serta mould & dies yang merupakan Tier 2 dan 3.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Reni, PIKKO telah menjadi bagian ekosistem OEM dan Tier 1 untuk kendaraan roda dua dan roda empat atau lebih. Mereka dikatakan sebenarnya siap mendukung penuh program pemerintah seperti pengadaan sarana transportasi untuk KDKMP.
Namun di tengah optimisme dukungan, ada kekecewaan yang muncul lantaran pemerintah melalui BUMN justru melakukan impor CBU pikap dari India, bukan dari pabrikan kendaraan komersial asal Indonesia.
"Sehubungan dengan adanya informasi rencana langkah Importasi Kendaraan untuk Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, PIKKO menyampaikan kekecewaannya atas rencana importasi kendaraan tersebut," kata Reni dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (20/2).
"Dengan utilisasi produksi saat ini yang masih di angka 60-70 persen, tentunya dampak impor kendaraan utuh tidak hanya dirasakan pabrikan, tetapi juga pada sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri komponen otomotif," katanya lagi.
Sementara Ketua PIKKO Rosalina Faried mengatakan langkah ini akan menimbulkan disrupsi pada keberlangsungan ekosistem industri otomotif nasional.
"Kami memahami bahwa kebutuhan ini sangat mendesak tetapi pengadaannya untuk tidak 100 persen mengimpor kendaraan dari negara India mengingat kemampuan industri otomotif dan komponen otomotif dalam negeri sudah sangat mumpuni untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kami khawatir hal tersebut membuat dampak ekonomi tidak bagus terhadap keberlangsungan ekosistem industri otomotif," ucap Rosalina.
Rosalina bilang apabila kebutuhan kendaraan operasional dipenuhi melalui produksi dalam negeri, maka terdapat nilai tambah ekonomi, seperti meningkatkan pendapatan pajak negara, hingga penyerapan tenaga kerja.
"Dengan rencana impor 105 ribu unit kendaraan operasional ini harusnya menjadi ceruk bisnis yang dapat diambil industri komponen otomotif lokal, dengan sinergi yang baik, anggota PIKKO dalam hal ini mampu membuat kendaraan operasional tersebut dengan waktu 1 - 2 tahun dengan kapasitas 5.000 - 10.000 unit per tahun," kata Reni.
Di tengah situasi industri otomotif nasional yang masih lesu, PIKKO berharap perhatian Pemerintah melalui Kemenperin untuk melakukan pembatasan jumlah kendaraan yang diimpor dari India.
"Tidak mengimpor sejumlah 100 persen dari seluruh kebutuhan yang ada, namun membatasi jumlah maksimum 50 persen dari kebutuhan dan memberikan kesempatan kepada produsen lokal kendaraan bermotor menjadi pemasok kebutuhan kendaraan operasional KDKMP," kata Rosalina Faried.
(ryh/fea)
