Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan layanan transportasi darat, laut, dan udara di wilayah Kalimantan tetap berjalan normal di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah.
Namun, kondisi kabut asap dan kualitas udara terus dipantau untuk memastikan keselamatan perjalanan.
Dudy mengatakan aktivitas penumpang dan distribusi logistik masih berlangsung sesuai standar keselamatan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aktivitas pergerakan penumpang maupun distribusi logistik tetap berlangsung sesuai standar keselamatan yang berlaku. Namun demikian, pemantauan terhadap kondisi karhutla, kualitas udara serta dampaknya terhadap kelancaran pelayanan transportasi tetap dilakukan secara berkala," ujar Dudy dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (24/8).
Dudy mengatakan berdasarkan laporan lapangan, kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah mulai mereda, antara lain di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Angkutan laut, udara, maupun bus masih melayani penumpang seperti biasa.
Kendati demikian, sejumlah penerbangan sempat terdampak, terutama di Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut kini disebut berangsur kondusif.
"Memang ada beberapa penerbangan yang terdampak, terutama dari Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan. Namun, situasi sudah berangsur kondusif. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memperbaharui informasi sebelum melakukan perjalanan," kata Dudy.
Kemenhub juga meminta masyarakat yang hendak bepergian untuk memperbarui informasi mengenai kondisi perjalanan sebelum berangkat, mengingat kondisi karhutla dan kualitas udara dapat berubah sewaktu-waktu.
Di tengah penanganan karhutla, Kemenhub turut mendukung upaya pemadaman dan penanganan dampak bencana dengan memfasilitasi penggunaan pesawat udara registrasi asing.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memproses 35 izin khusus penggunaan pesawat udara registrasi asing untuk mendukung kegiatan penanganan bencana.
Pesawat asing yang telah memperoleh izin khusus tersebut dapat dipindahkan ke lokasi lain yang membutuhkan dukungan penanganan bencana. Mekanisme reposisi itu mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 9 Tahun 2021 tentang Otorisasi Pengoperasian Pesawat Udara Asing.
Untuk mempercepat respons ketika kondisi karhutla berubah, operator pesawat yang telah mengantongi izin khusus dapat melakukan reposisi ke wilayah terdampak lainnya. Operator hanya perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam waktu 1 x 24 jam setelah reposisi dilakukan.
(del/sfr)
