Jakarta, CNN Indonesia --
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh mencatat kasus warga negara Indonesia (WNI) bermasalah di Kamboja meningkat hingga 174 persen pada Januari-Maret 2025 dari tahun sebelumnya di periode yang sama.
Dalam rilis resmi, KBRI Phnom Penh menyebut telah menangani 1.301 kasus WNI bermasalah di Kamboja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Angka ini menunjukkan kenaikan 174 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun itu. Dan kalau di rata-rata, maka KBRI telah menangani sekitar 20-25 kasus baru setiap hari kerja," demikian rilis KBRI Phnom Penh.
Dari total kasus yang ditangani KBRI, sebanyak 1.112 kasus atau 85 persen melibatkan WNI yang terkait dengan penipuan daring atau online scam.
Lebih lanjut, KBRI menerangkan kegiatan penipuan daring dilakukan warga Indonesia dan menargetkan masyarakat Indonesia di negara ini. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah kasus WNI yang terlibat penipuan daring naik 263 persen, dari 306 kasus menjadi 1.112 kasus.
Sementara itu, sisanya terkait kasus permasalahan perdata, ketenagakerjaan, dan keimigrasian dari berbagai sektor bisnis dan industri. Sesuai dengan informasi Imigrasi Kamboja, di tahun 2024 terdapat lebih dari 131 ribu WNI yang menetap dan bekerja secara legal di Kamboja.
Dubes RI untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto, mengatakan banyak di antara WNI yang terlibat dalam kegiatan online scam tersebut sudah berada Kamboja lebih dari 6 (enam) bulan.
"Nampaknya walaupun sudah ada imbauan pemerintah, walaupun pemberitaan di media cukup masif, dan kasus sering viral di sosial media, ternyata masih banyak WNI yang terbuai dengan tawaran pekerjaan yang menyesatkan, yang janjikan gaji tinggi, kerjaan mudah, fasilitas enak, dan persyaratan yang minim", ujar Santo.
Dia menekankan kembali betapa penting masyarakat Indonesia untuk lebih hati-hati dan lebih bijak dalam mencari dan menerima tawaran pekerjaan di luar negeri.
Lebih lanjut, Santo mengatakan KBRI Phnom Penh akan memperkuat koordinasi dengan instansi-instansi terkait di Indonesia guna mendorong upaya pencegahan, penanggulangan, dan penindakan, terutama atas kasus WNI bermasalah di Kamboja.
"Diperlukan peningkatan edukasi dan literasi digital agar WNI terhindar dari jebakan perekrutan loker ilegal dan kejahatan daring yang merugikan banyak pihak", ungkap Santo.
(isa/dna)
