Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membocorkan rencana pelarangan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat kaya.
Kebijakan pembatasan tersebut secara spesifik menyasar masyarakat yang berada pada kelompok pendapatan desil 9 dan 10 yang rencananya akan diberlakukan secara bertahap.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui penyaluran BBM Pertalite selama ini tidak tepat sasaran karena masyarakat di kedua kelompok itu disebut masih ikut menikmati subsidi dari negara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, subsidi senilai ratusan triliun rupiah yang dikucurkan pemerintah seharusnya hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak menerima.
"Ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil usai pertemuannya dengan Purbaya, Selasa (11/8) lalu.
Ketua Umum Partai Golkar tersebut menilai sangat tidak elok jika masyarakat yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10 masih ikut mengisi BBM bersubsidi.
"Desil 9 dan 10 itu kan seperti saya. Kalau mobil saya kan agak pakai BBM yang.... Masa kita pakai subsidi? Ya sudah lah yang kaya yang sudah mampu itu jangan ambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat penerimanya," ujar Bahlil.
Kendati demikian, Bahlil menegaskan rencana pembatasan itu masih dikaji. Ia memastikan saat ini kebijakan yang berlaku untuk pengisian Pertalite masih sama seperti aturan berjalan.
Data desil sendiri dipakai pemerintah untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Selain itu, data itu juga menjadi salah satu acuan dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial (bansos).
Mengutip laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos), desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan yang dibagi ke dalam 10 desil yang masing-masing mencakup 10 persen keluarga dalam kelompok kesejahteraan.
Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen tertinggi.
Keluarga yang masuk pada desil 1 hingga desil 4 dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Sementara itu, keluarga yang berada pada desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Berikut detail penjelasan setiap desil:
Desil 1
Desil 1 merupakan kelompok yang berada pada 10 persen terbawah dalam tingkat kesejahteraan keluarga secara nasional. Kelompok ini dikategorikan sebagai miskin ekstrem dan menjadi prioritas utama pemerintah dalam menerima bantuan bansos.
Desil 2
Desil 2 merupakan kelompok keluarga yang berada pada 11 sampai 20 persen dalam tingkat kesejahteraan. Keluarga dengan desil ini dikategorikan miskin dan tetap masuk prioritas pemerintah dalam menerima bantuan bansos.
Desil 3
Desil 3 adalah keluarga pada posisi 21 hingga 30 persen dalam pengelompokkan kesejahteraan. Kelompok ini ekonominya mulai membaik, tetapi masih rentan mengalami kesulitan keuangan dan masih berpeluang menerima bantuan pemerintah.
Desil 4
Desil 4 merupakan keluarga pada 31 hingga 40 persen dalam pengelompokkan kesejahteraan. Kelompok ini memiliki kondisi ekonomi yang cukup dan masih rentan terdampak krisis finansial.
Desil 5
Desil 5 adalah keluarga pada 41 hingga 50 persen dalam pengelompokan kesejahteraan keluarga. Kelompok ini termasuk kondisi ekonomi menengah ke bawah yang relatif stabil dengan peluang menerima bantuan yang lebih terbatas dan bersifat khusus.
Desil 6-10
Desil 6-10 meliputi keluarga pada posisi 51 hingga 100 persen dalam tingkat kesejahteraan. Kelompok ini tergolong pada kondisi ekonomi cukup hingga sejahtera sehingga tidak menjadi prioritas bansos rutin.
Meski begitu, kelompok ini masih dapat mengakses program pemberdayaan tertentu bila memenuhi syarat.
(fln/sfr)
